Suaranusantara.com- Presiden Prabowo Subianto menyatakan semua pihak harus mendukung investasi asing yang masuk ke Indonesia. Dukungan itu dinilai Prabowo dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi negara, khususnya di daerah tempat investasi itu dikucurkan.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan dukungan penuh untuk komitmen Presiden Prabowo tersebut. Bagi Eddy, komitmen ini menegaskan tak ada ruang toleransi untuk segala bentuk pungutan liar (pungli) atas nama apapun.
“Sejak awal kami beberapa waktu lalu mengungkap kasus di salah satu kawasan industri di Jawa Barat, banyak pihak yang kemudian ikut berani mengungkap praktik pungli di berbagai lokasi investasi. Saya bersyukur karena waktu itu Presiden Prabowo memberikan atensi penuh dan kemudian kali ini beliau kembali tegaskan untuk tidak boleh mengganggu investasi,”
Hal ini disampaikan Eddy Soeparno di sela-sela menjadi pembicara dalam acara Seminar dan Awarding Universitas Nasional (Unas) Fest 2025. Acara dihadiri Rektor dan Civitas Academica serta mahasiswa.
Eddy menyampaikan komitmen Presiden Prabowo adalah penyemangat baru bagi dunia usaha, investor dan tentu pekerja. Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan investasi khususnya di bidang manufaktur akan meningkatkan serapan pekerja formal dan berkontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi.
“Karena itu reformasi kebijakan dan deregulasi menjadi agenda penting dalam memperkuat iklim investasi, sekaligus juga memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” lanjutnya.
Secara khusus, Waketum PAN ini mendorong agar komitmen Presiden Prabowo menjadi perhatian berbagai pihak terkait keamanan investasi serta memangkas birokrasi dan perizinan investasi agar lebih efektif dan efisien.
“Komitmen Presiden Prabowo ini menjadi pesan penting agar jaminan keamanan dan tumpang tindih regulasi yang memperlambat investasi harus disederhanakan agar iklim investasi lebih kompetitif,”
“Kami di MPR mendukung komitmen presiden untuk memperkuat regulasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. MPR RI memandang penting adanya konsistensi dan koordinasi kebijakan agar berbagai kemudahan investasi bisa diberikan secara cepat. Tujuannya agar investasi di sektor rill bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan bagi negara dalam bentuk pendapatan pajak,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.
Discussion about this post