Suaranusantara.com- Dalam Seri Diskusi Publik pra-Konferda V bertema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia” yang digelar DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya di Kantor DPP PA GMNI, Sabtu (8/11/2025).
Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea dan Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy menyoroti pentingnya arah pembangunan ekonomi Jakarta yang lebih berpihak pada rakyat, bukan semata pada kepentingan pasar global.
Dalam paparannya, Marinus Gea menegaskan bahwa semangat ekonomi berdikari sebagaimana diajarkan Bung Karno masih sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi Jakarta hari ini. Ia menilai bahwa pembangunan ekonomi yang bertumpu pada modal besar justru memperlebar jurang ketimpangan sosial di ibu kota.
Menurutnya, Jakarta membutuhkan desain kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Kalau kita bicara berdikari, itu berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Pemerintah daerah harus berani memberi ruang ekonomi yang nyata bagi rakyat, bukan sekadar program formalitas,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mendorong agar pemerintah memperkuat kebijakan keberpihakan kepada UMKM dan koperasi melalui kemudahan perizinan, akses permodalan, serta perlindungan dari dominasi modal asing.
Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy, pakar ekonomi kerakyatan yang dikenal kritis terhadap sistem ekonomi liberal, menegaskan bahwa konsep ekonomi berdikari tidak boleh dipahami secara parsial. Menurutnya, kemandirian ekonomi yang dimaksud Bung Karno adalah bagian dari gagasan besar Trisakti — berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Jakarta sebagai etalase Indonesia harus menjadi laboratorium penerapan Trisakti. Tapi realitasnya, kebijakan ekonomi kita masih sangat tergantung pada modal asing dan logika pasar global. Ini yang membuat rakyat kehilangan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi,” ujar Noorsy.
Ia menilai bahwa tantangan utama Jakarta bukan hanya kemiskinan, tetapi juga hilangnya kedaulatan ekonomi akibat ketergantungan pada sektor-sektor yang tidak produktif.
“Kita bicara ekonomi jasa, tapi tanpa penguatan basis produksi rakyat, ekonomi itu rapuh. Ekonomi berdikari berarti membangun daya tahan ekonomi dari bawah — dari pangan, energi, hingga teknologi,” katanya.
Noorsy juga menyoroti pentingnya peran intelektual dan organisasi seperti PA GMNI dalam mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai ideologi bangsa.
“Kalau kaum intelektual diam, arah pembangunan akan terus dikendalikan oleh pasar. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mengingatkan bahwa berdikari bukan nostalgia, tapi tuntutan zaman,” tandasnya.
Forum Rekomendatif untuk Jakarta yang Berdikari dan Berkeadilan
Diskusi yang juga dihadiri oleh Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono, Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, serta jajaran pengurus dan kader GMNI se-DKI Jakarta ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan gagasan ekonomi kerakyatan bagi masa depan Jakarta.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya, menyebutkan bahwa hasil dari seri diskusi publik ini akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa semangat berdikari yang diwariskan Bung Karno benar-benar terwujud dalam kebijakan publik Jakarta,” ujarnya.
Discussion about this post