Suaranusantara.com – Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai rencana pembangunan Kereta Cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.
Menurut Djoko, kebutuhan utama transportasi di Pulau Jawa saat ini bukanlah proyek baru berskala besar, melainkan peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel tidak aktif, penguatan layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta pemerataan kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa.
“Pembangunan kereta cepat hingga Surabaya menjadi wacana penting yang terus dikaji oleh pemerintah. Proyek ini dinilai memiliki potensi besar untuk membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan konektivitas, meskipun juga diiringi dengan berbagai tantangan,” kata Djoko dalam keterangannya, Senin (10/11).
Ia menambahkan, infrastruktur transportasi di Pulau Jawa saat ini sudah jauh lebih maju dibanding wilayah lain di Indonesia. Salah satu pencapaian besar adalah tersambungnya jalan tol dari Merak hingga Probolinggo, yang berhasil memangkas waktu tempuh hingga 50 persen dibanding penggunaan jalan nasional.
Djoko menilai, mobilitas orang dan barang di Pulau Jawa kini sudah sangat tinggi. Karena itu, pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sebetulnya merupakan keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat.
Djoko juga menyinggung beban keuangan proyek KCJB yang masih berlanjut, di mana PT KAI harus mengangsur utang sebesar Rp2,2 triliun pada tahun 2025.
Ia menegaskan, hal serupa dapat terjadi bila rencana proyek kereta cepat diperluas hingga Surabaya. Padahal, menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan pondasi transportasi yang kuat dan merata.
“Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang handal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap,” ucap Djoko.
Lebih jauh, Djoko mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak boleh terus berpusat di Pulau Jawa.
Discussion about this post