Suaranusantara.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan anggaran untuk perbaikan rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh sebesar Rp.60 juta per rumah.
Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp.60 juta untuk perbaikan per rumah yang mengalami kerusakan pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Prabowo menyampaikan hal itu saat rapat terbatas (ratas) yang digelar pada Minggu 7 Desember 2025 di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.
Dalam ratas, Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ada sebanyak 37 ribu lebih rumah warga yang mengalami kerusakan berat dalam hal ini tersapu banjir hingga kerusakan ringan.
“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat, Minggu 7 Desember 2025.
Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana.
Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Prabowo dalam rapat yang sama.
Prabowo lantas menanyakan apakah anggaran Rp 60 juta per rumah itu cukup atau tidak. “Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?,” tanya Prabowo ke Suharyanto.
“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Suharyanto.
“Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” sambungnya.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” sahut Prabowo.
Kemudian, untuk huntara anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Hunian tersebut akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.
Discussion about this post