Suaranusantara.com- PDI Perjuangan menjelaskan alasan partainya memilih jadi penyeimbang ketimbag oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Langkah PDI Perjuangan memilih jadi penyeimbang di pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah keputusan baru melainkan sejak pasangan tersebut jadi pemenang Pilpres 2024 dan dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden RI.
Hal ini disampaikan oleh politikus muda PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro saat konferensi pers dalam gelaran Rakernas I PDIP yang berlangsung di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta pada Minggu 11 Januari 2026.
“Kami sampaikan jauh-jauh hari. Tidak waktu akhir-akhir ini sebetulnya, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan, tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo,” kata Seno.
Kata Seno, PDI Perjuangan menjadi penyeimbang tentu sudah berpegangan pada amanat konstitusi.
Dia bilang, sistem demokrasi Indonesia yang bercorak presidensial tidak mengenal konsep oposisi dan koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer.
“Kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah, karena tujuannya adalah ya sudah ini sebagai suatu bentuk cermin benggala, kami akan menjadi suatu bentuk antitesis. Tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi,” ucapnya.
Seno menuturkan, dalam sistem presidensial, konstitusi hanya membedakan pihak yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.
Menjadi penyeimbang maka bisa berperan sebagai mitra kritis maupun strategi.
“Nah buat kami, sikap yang paling rasional bagi PDI Perjuangan adalah sebagai partai politik penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, PDI Perjuangan telah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo.
Seno menambahkan, sikap penyeimbang itu tecermin dalam situasi genting, seperti saat terjadi bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra.
“Kami mengirim sebanyak-banyaknya dukungan yang bisa kami lakukan, gotong royong seluruh kader untuk berangkat ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Itu tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang saya rasa sangat punya kredibilitas di dalam bidang penanggulangan bencana, Bu Rismaharini, Bu Ribka Tjiptaning, Pak Ganjar Pranowo, Bu Sunaryo, dan seluruh kader PDI Perjuangan, ketua-ketua DPD di sana semuanya bergerak,” kata Seno.
Ia menyebut kader PDI Perjuangan turut terjun membantu pemerintah dalam penanganan dan pemulihan warga terdampak.
“Anak-anak muda partai ikut bergerak, ambulans, puluhan ambulans kami kirim, termasuk Kapal Laksamana Malahayati di tengah medan yang tidak mudah. Itu juga sebagai bentuk kami mendukung upaya pemerintah untuk menangani Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh,” ujarnya.
Walau jadi penyeimbang, PDI Perjuangan kata Seno tidak ragu mengambil sikap berbeda dengan pemerintah dan partai-partai yang berada di dalam pemerintahan Prabowo.
Salah satunya terkait wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD.
PDI Perjuangan, kata Seno, konsisten menolak wacana tersebut karena dinilai menjauhkan rakyat dari pemimpinnya.
“Dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Kalau dalam waktu pemilihan, dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai,” imbuhnya.
Discussion about this post