Suaranusantara.com- Hari ini Selasa 31 Maret 2026 pemerintah akan mengumumkan sejumlah kebijakan yang berkaitan menghadapi gejolak geopolitik, salah satunya Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menghemat energi BBM.
Tak hanya ASN, kebijakan WFH juga diharapkan pemerintah bisa diterapkan pada karyawan swasta.
Pengumuman kebijakan strategis seperti WFH bakal disampaikan langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui konferensi pers secara hybrid dari Seoul, Korea Selatan.
Mengingat saat ini Airlangga tengah mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto ke sejumlah negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang.
Selain WFH, Airlangga juga mengumumkan kebijakan strategis lain yakni efisiensi anggaran hingga penguatan kebijakan B50. Hal ini dilakukan pemerintah guna menghadapi situasi geopolitik saat ini.
“Besok malam langsung dari Seoul, Korea Selatan. Kami sedang siapkan acaranya secara hybrid,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso ketika dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Senin, 30 Maret 2026.
Nantinya pengumuman disampaikan Airlangga bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya.
Adapun WFH bukan hanya diterapkan untuk ASN, melainkan karyawan swasta juga diimbau untuk mengikuti arahan.
Sebelumnya Airlangga telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri bidang ekonomi pada 28 Maret 2026.
Dalam pertemuan itu, Airlangga membeberkan sederet langkah strategis pemerintah menghadapi gejolak geopolitik global yang berdampak pada stabilitas energi.
Rapat yang digelar virtual itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo soal kebijakan ekonomi.
“Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan Work From Home (WFH) secara adaptif, efisiensi anggaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan pengematan energi nasional,” tulisnya lewat akun instagram @airlanggahartarto_official pada Jumat, 28 Maret 2026.
Dalam unggahan di akun instagram resminya, Airlangga menyertakan tangkapan layar dari sejumah menteri yang terlibat pertemuan daring.
Menteri yang turut terlibat di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini, hingga Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo.
Menurut Airlangga, seluruh langkah tersebut bakal dikaji secara komprehensif.
Dengan mempertimbangkan perkembangan konflik Timur Tengah dan ketidakpastian global yang berdampak pada stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional.
Pemerintah memastikan tiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif.
Discussion about this post