Waduh! Ada Proyek Goib IT BGN Rp 1,2 Triliun, Status Pengadaan Selesai tapi Realisasi Rp 0

Suaranusantara.com- Media sosial tengah dihebohkan dengan proyek goib yang ada di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengadaan proyek IT yang nilainya mencapai Rp.1,2 triliun.

Proyek ini dikatakan goib lantaran ditemukan banyak kejanggalan, di mana jejak pelaksanaannya di lapangan sulit ditemukan.

Data itu bersumber dari platform resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang selama ini dikenal sebagai instrumen transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan akun Instagram @nasehatpendaki, BGN mengadakan pengadaan dua proyek besar pada 22 Oktober 2025 lalu.

Proyek pertama, Managed Service IT & IoT. Pengadaan ini mencakup paket pekerjaan senilai Rp665,4 miliar, ditujukan untuk melayani 5.000 lokasi di seluruh Indonesia.

Pengadaan ini terdaftar di sistem SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP dengan kode RUP 60685370

Kedua, BGN mengalokasikan anggaran besar untuk digitalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp600 miliar.

Pengadaan ini dilakukan melalui metode penunjukan langsung kepada Peruri untuk kebutuhan operasional lapangan.

Apabila ditotal keseluruhan, maka nilainya mencapai Rp 1,265 triliun.

“Total Rp1,2 triliun. Status selesai tapi yang mengerjakan siapa? Di sistem nama perusahaan tidak ada,” sebutnya, dilihat Senin 20 April 2026.

Menariknya, kedua proyek ini menggunakan metode penunjukan langsung mekanisme yang umumnya hanya digunakan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat atau ketika penyedia terbatas.

Dalam sistem SPSE, kedua proyek tersebut sudah berstatus “Paket Sudah Selesai”. Namun ketika ditelusuri lebih lanjut, sejumlah kejanggalan mulai terlihat, yakni:

• Tidak ada nama perusahaan pemenang

• Tidak tercantum alamat vendor

• NPWP tidak tersedia

• Nilai realisasi tercatat Rp0

“Kalau Ini benar selesai, kenapa jejaknya hilang? Kalau ini belum selesai, kenapa statusnya ditutup?,” ia menuturkan.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Secara umum, proyek dengan nilai triliunan rupiah semestinya memiliki rekam jejak pelaksanaan yang jelas dan dapat ditelusuri.

Penelusuran lanjutan mengarah pada sebuah sistem informasi yang diduga merupakan bagian dari proyek tersebut. Namun, performanya dinilai belum mencerminkan proyek dengan nilai anggaran besar

“Lebih jauh lagi, sistem yang diduga hasil proyek ratusan miliar Itu masih error, data kosong, dan jauh dari kata siap pakai,” tambahnya.

Sejumlah temuan menunjukkan data yang masih kosong, fitur yang tidak berjalan maksimal, hingga tampilan yang sederhana dan kurang stabil.

Bahkan, dalam beberapa kasus, sistem tidak mampu menampilkan data dasar di wilayah tertentu.

Situasi ini memunculkan pertanyaan baru yakni pakah sistem tersebut merupakan hasil akhir proyek, atau proyek sebenarnya belum sepenuhnya berjalan?

Penggunaan penunjukan langsung dalam proyek ini turut menjadi perhatian. Dalam praktik pengadaan, proyek dengan nilai besar umumnya dilakukan melalui tender terbuka untuk memastikan adanya persaingan yang sehat, kualitas pekerjaan yang terjaga, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan.

Karena itu, penggunaan metode penunjukan langsung untuk proyek bernilai lebih dari Rp1 triliun dinilai perlu penjelasan yang transparan kepada publik.

Transparansi, dalam hal ini, tidak hanya soal akses, tetapi juga menyangkut keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan.

“Transparansi bukan cuma soal data ditampilkan. Tapi soal data itu masuk akal. Kalau angka trillunan hanya hidup di dashboard, sementara hasilnya tak terasa di lapangan-publik berhak bertanya, ini proyek pembangunan atau sekadar administrasi yang dipoles rapi?,” tandasnya.

Proyek ini disebut berkaitan dengan program pemenuhan gizi nasional yang menyasar masyarakat luas. Namun hingga kini, dampak konkretnya belum terlihat jelas.

Belum diketahui apakah sistem tersebut telah digunakan secara optimal, atau masih dalam tahap pengembangan dan belum memberikan manfaat signifikan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana hingga berita ini diturunkan belum menberikan pernyataan apa pun.