Suaranusantara.com- Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui telah menbentuk tim khusus yang di mana bertujuan untuk mengawasi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran.
Hal ini menyusul arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar MBG difokuskan ke anak-anak kurang gizi dan kurang mampu.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan, tim optimalisasi dibentuk usai dirinya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran, yang terdiri atas tim investigasi di bawah saya, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan (tauwas),” ujar Nanik dikutip Selasa 21 April 2026.
Tim ini akan fokus pada penyaringan penerima manfaat agar program tidak lagi salah sasaran, dimulai dari wilayah DKI Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain.
Nanik mengatakan ada sejumlah langkah yang akan mulai diterapkan dalam optimalisasi penyaluran MBG. Salah satunya, penyesuaian distribusi berdasarkan kondisi ekonomi sekolah.
Sekolah swasta dengan biaya tinggi dipastikan tidak lagi menjadi prioritas penerima. Sementara untuk sekolah negeri di kawasan elit, BGN akan menerapkan sistem kuesioner.
“Nantinya akan ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak,” jelas Nanik.
Pendekatan ini dinilai penting agar anggaran negara digunakan secara efisien dan tidak berujung pada pemborosan.
Hasil sidak di lapangan mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan. Nanik menemukan banyak paket makanan MBG yang tidak dikonsumsi siswa.
“Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta, agak nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan dengan alasannya ‘bosan lauknya telur terus’, kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya lebih enak makan di kantin,” ucap Nanik.
Temuan ini memperkuat urgensi evaluasi, karena makanan yang tidak dimakan berpotensi menjadi limbah atau food waste.
Selain temuan lapangan, BGN juga menerima masukan dari anggota DPR hingga kepala daerah.
Salah satu sorotan utama adalah pemberian MBG di sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu.
“Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin,” tuturnya.
Bahkan, ada laporan makanan MBG di sekolah tertentu tidak dikonsumsi, melainkan dibawa pulang dan diberikan kepada asisten rumah tangga.
Discussion about this post