Suaranusantara.com– Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menyoroti usulan tambahan anggaran MPR RI Tahun Anggaran 2027 yang mencapai hampir Rp1 triliun.
Menurutnya, setiap tambahan anggaran yang diajukan lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat dan diarahkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan, bukan semata-mata belanja fisik.
Pernyataan tersebut disampaikan Marinus Gea dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) MPR RI Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan bahwa MPR memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp945,57 miliar.
Selain itu, MPR juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp972 miliar untuk mendukung berbagai program, antara lain forum serap aspirasi kebangsaan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI, serta sejumlah kebutuhan kelembagaan lainnya.
Menanggapi usulan tersebut, Marinus mengingatkan agar tambahan anggaran yang diajukan benar-benar difokuskan pada pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dalam Raker Pembahasan RKA MPR RI TA 2027, saya menekankan bahwa setiap tambahan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada rakyat,” ujar Marinus Gea.
Ia menyoroti bahwa di tengah usulan tambahan anggaran yang mencapai hampir Rp1 triliun di luar pagu indikatif, masih terdapat rencana renovasi ruang kerja, ruang rapat, gedung, hingga rumah dinas pimpinan yang menurutnya perlu dikaji lebih mendalam terkait urgensi dan manfaatnya.
Menurut Marinus, penggunaan anggaran negara harus mengedepankan kebutuhan yang benar-benar mendukung kinerja lembaga dan kepentingan publik.
Karena itu, ia merekomendasikan agar MPR RI memprioritaskan anggaran untuk penguatan tugas konstitusional, pengkajian ketatanegaraan, reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta berbagai program yang berdampak langsung terhadap penguatan demokrasi dan kehidupan berbangsa.
Selain itu, Marinus juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan tambahan anggaran dengan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, kepatutan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
“Memprioritaskan anggaran untuk penguatan tugas konstitusional MPR RI, pengkajian ketatanegaraan, reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta program yang berdampak langsung bagi penguatan demokrasi dan kehidupan berbangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap seluruh usulan belanja perlu dilakukan secara cermat agar penggunaan APBN benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan nasional.
Discussion about this post