Suaranusantara.com- Masyarakat Indonesia semakin memahami produk dan layanan keuangan. Hal itu tercermin dari hasil SNLIK 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.
Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan SNLIK 2025. Pada tahun sebelumnya, indeks literasi berada di level 66,64 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.
Menariknya, kedua indikator tersebut sudah melampaui target pemerintah untuk 2029. Dalam RPJMN 2025–2029, target literasi ditetapkan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen.
Hasil survei tersebut diumumkan OJK, LPS, dan BPS di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026). SNLIK tahun ini sekaligus menjadi survei pertama yang dikerjakan secara kolaboratif oleh ketiga lembaga tersebut.
Cakupan survei juga jauh lebih luas. Sebanyak 75.000 responden berusia 15–79 tahun dilibatkan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pendataan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka berbasis CAPI dengan dukungan 3.480 petugas.
Dalam pemetaan antarprovinsi, Kalimantan Selatan mencatat prestasi cukup tinggi dengan indeks literasi keuangan 79,69 persen. Capaian itu menempatkan Kalsel di posisi kedua nasional.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01 persen. Bali berada di urutan ketiga dengan capaian 78,77 persen.
Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta kembali memimpin dengan 99,74 persen. Setelahnya ada DI Yogyakarta dengan 98,74 persen dan Kepulauan Riau sebesar 98,43 persen.
Namun, survei juga memperlihatkan masih adanya perbedaan tingkat literasi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Literasi masyarakat kota mencapai 72,54 persen, sedangkan masyarakat desa 64,42 persen. Pada inklusi keuangan, masing-masing tercatat 95,47 persen dan 90,39 persen.
Dari sisi gender, perbedaannya relatif tipis. Literasi laki-laki sebesar 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen. Sementara inklusi keuangan laki-laki berada di angka 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Pendidikan menjadi salah satu faktor yang paling terlihat korelasinya dengan tingkat literasi dan inklusi. Literasi kelompok berpendidikan rendah tercatat lebih kecil dibandingkan masyarakat dengan pendidikan tinggi.
Kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD memiliki literasi 45,23 persen. Angka tersebut berturut-turut naik menjadi 59,67 persen untuk lulusan SD, 67,72 persen SMP, 79,17 persen SMA, hingga 93,46 persen bagi lulusan perguruan tinggi.
30 Persen Belum Kenal Penjaminan Simpanan dan LPS
Selain mengukur literasi dan inklusi secara umum, SNLIK 2026 mengungkap masih adanya pekerjaan rumah terkait pemahaman masyarakat mengenai LPS.
Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.
Untuk penjaminan polis, tingkat pemahamannya lebih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi di luar program jaminan sosial yang mengetahui adanya mekanisme penjaminan polis.
Secara keseluruhan, 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen memahami adanya penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS.
Kemudian, 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan. Sementara 30 persen masyarakat belum mengetahui keduanya.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat program edukasi keuangan.
Sasaran berikutnya akan lebih diarahkan kepada masyarakat perdesaan, kelompok usia tertentu, masyarakat dengan pendidikan rendah, serta petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan kelompok yang belum bekerja.
Pendekatan edukasi juga akan diubah menjadi lebih spesifik berdasarkan karakteristik kelompok sasaran. Dengan begitu, literasi keuangan diharapkan tidak sekadar meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perilaku keuangan yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
Discussion about this post