Suaranusantara.com- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa bencana rob dan genangan permanen yang melanda Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, harus ditangani secara menyeluruh dan menjadi prioritas nasional.
Lestari menyampaikan hal itu dalam acara penyerapan aspirasi masyarakat MPR RI bertema Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah: Tantangan Ekologi dan Infrastruktur
yang digelar di Hotel Amantis, Demak, Jawa Tengah, Senin (22/6).
Hadir pada acara itu antara lain, Tokoh Masyarakat Demak, H. Mugiyono, Anggota DPRD Kabupaten Demak dari Fraksi Partai NasDem,
Sulkan, S.Sos, Ibrahim Suyuti, SH, Martono, SH, Muh. Safii, SE, dan Hj. Endang Susilowati, S.S., M.M, serta sejumlah tokoh Demak lainnya seperti Hj. Tri Wahyu Habsari M.M dan Nandy Ikhtiar Indonesia, S.M.
Selain itu, hadir pula perwakilan masyarakat dari Kecamatan Karangawen, Mranggen, Bonang, Wedung, Gajah, Mijen dan Karanganyar.
Dalam sambutannya, Lestari menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Semarang-Sayung, meskipun bertujuan untuk percepatan pembangunan, telah menimbulkan dampak lingkungan yang masif.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menjelaskan bahwa kawasan Sayung secara historis merupakan wilayah selat yang sejak era kolonial Belanda tidak dibangun karena pertimbangan geologis. Namun, kini, kawasan tersebut mengalami tekanan akibat pembangunan dan perubahan iklim.
“Kalau kita bicara konteks Demak, wilayah Sayung dan desa-desa di sekitarnya ini sudah masuk kategori bencana permanen, bukan lagi cuma banjir rob,” tegas Legislator dari Dapil II Jawa Tengah.
Berdasarkan data yang dihimpun, bencana ini telah menyebabkan 6.600 hektare wilayah Demak tergenang dan berdampak pada sekitar 15.000 kepala keluarga.
Anggota Komisi X DPR RI itu mengungkapkan bahwa mayoritas warga kehilangan lahan pertanian dan terpaksa beralih menjadi petani tambak tanpa pengetahuan memadai, sehingga pendapatan mereka tidak stabil.
Menghadapi situasi ini, Rerie menyoroti dua opsi solusi yaitu relokasi yang dinilai sangat sulit dilakukan, saat ini. Opsi lainnya adalah mendorong upaya membangun adaptasi dengan mempersiapkan warga terdampak melalui berbagai program.
“Misalnya, lahan pertanian yang tidak bisa ditanami, kita bicarakan dengan pemerintah untuk mengusahakan padi jenis biosalin. Atau, sawah yang berubah menjadi genangan difungsikan menjadi tambak. Namun, ternyata urusan perizinan mengubah sawah menjadi tambak juga tidak sederhana,” papar Rerie.
Rerie juga mengkritisi solusi jangka pendek berupa peninggian badan jalan yang dinilai hanya memindahkan masalah karena air tetap kembali merendam permukiman warga.
Karena itu, Rerie meminta Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengambil kebijakan administratif yang lebih progresif.
Selain aspek infrastruktur dan ekonomi, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyoroti pentingnya edukasi lingkungan, khususnya kepada generasi muda.
Rerie mendorong, restorasi ekologis berbasis alam seperti penanaman mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi, serta pengelolaan sampah yang saat ini justru memperparah genangan karena menghambat aliran air.
“Ini sudah bencana dan kita tidak bisa membiarkan. Kalau pendekatannya selalu normatif, persoalan ini tidak akan selesai. Yang hilang di Sayung bukan hanya tanah, tetapi ruang hidup, kepastian, dan masa depan,” pungkas Rerie.
Acara penyerapan aspirasi masyarakat MPR RI itu berlangsung dua sesi untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi.
Pada sesi kedua, hadir sejumlah perwakilan masyarakat dari Kecamatan Demak, Wonosalam, Kebonagung, Sayung, Karangtengah, dan Kecamatan Guntur.***
Discussion about this post