Suaranusantara.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan restu untuk menerbitkan obligasi daerah (Jakarta Bond) senilai Rp.3,5 triliun pada 2027 mendatang.
Pramono berujar bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari International Finance Corporation (IFC) World Bank.
Dalam pertemuan itu, IFC kata Pramono telah berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerbitan obligasi
“Sebenarnya tadi saya menerima tamu dari International Finance Corporation (IFC) World Bank. Tentunya mereka pasti juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026.
Kata Pramono, secara prinsip tidak mungkin melakukan penerbitan obligasi tanpa adanya restu dari Pemerintah Pusat salah satunya dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Secara prinsip Pemerintah DKI Jakarta gak mungkin kita melangkah seperti ini tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Salah satu persetujuan prinsip yang kami dapatkan adalah dari Menko Perekonomian,” ujar dia.
Tak hanya mengantongi restu dari Menko Perekonomian, Pramono juga mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Kementerian PPN/Bappenas.
“Sehingga memang disyaratkan akan mendapatkan persetujuan juga dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan maupun Bappenas, dan kami akan melakukan itu. Sehingga dengan demikian saya meyakini apa yang kami lakukan ini kan langkah baik,” kata dia.
Pramono menilai, kemampuan fiskal Jakarta masih sangat memadai untuk menerbitkan obligasi daerah. Menurut dia, kapasitas penerbitan obligasi Jakarta dapat mencapai Rp20 triliun, sementara nilai yang direncanakan hanya sekitar Rp3,5 triliun.
“Jakarta itu mempunyai kemampuan untuk obligasi sampai dengan Rp20 triliun, tetapi kan kita hanya memakai Rp3,5 triliun saja. Jadi masih sangat aman untuk Jakarta dan itu apa yang menjadi kekhawatiran akan menjadi beban pemerintah berikutnya pasti gak akan terjadi,” ujar Pramono.
Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp3,5 triliun untuk menjaga agar keuangan Jakarta menjadi lebih sehat tahun 2027.
Obligasi daerah ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan kreatif yang hasilnya untuk mendukung berbagai proyek layanan publik. Rencananya, obligasi Jakarta akan diterbitkan pada tahun depan dengan tenor tujuh tahun.
“Walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan, terbuka. Maka kenapa kemudian tenornya itu tujuh tahun minim dan dilakukan secara transparan,” kata Pramono di Balai Kota, Jumat 24 Juli 2026.
Discussion about this post