Bahlil Ungkap Prabowo Ingin Perusahaan Tambang yang Peroleh IUPK Wajib Jalankan Hilirisasi

Suaranusantara.com- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memperingatkan kepada seluruh perusahaan tambang batu bara yang telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk diwajibkan menjalankan hilirisasi.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B menjadi IUPK yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026.

Kata Bahlil, arahan Prabowo ini harus benar-benar dijalankan seluruh perusahaan tambang yang sudah IUPK sesuai dengan aturan.

“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan,” ucap Bahlil

Apabila masih ada perusahaan IUPK yang tidak menjalankan hilirisasi, maka pemerintah akan mengambil langkah terukur sesuai aturan yang berlaku.

“Dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945,” imbuh dia.

Bahlil mengatakan sudah ada tujuh perusahaan yang telah beralih kontrak menjadi IUPK, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kideco Jaya Agung, Kaltim Prima Coal, Indominco Mandiri, Tanito Harum, Kendilo Coal Indonesia, dan Multi Harapan Utama.

Selain masalah hilirisasi, Bahlil juga melaporkan berbagai persoalan kepada Prabowo.

Persoalan pertama ialah pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang diminta oleh Prabowo untuk segera diselesaikan.

Persoalan kedua adalah harga BBM, di mana Prabowo juga meminta Bahlil tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak.

Prabowo juga meminta Bahlil segera menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) turun.

“Kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya turun, jangan dinaikkan,” katanya lagi.