Begini Isi Makalah Program MBG yang Mencatut Nama Prabowo, Diajukan untuk Nobel Perdamaian

Suaranusantara.com- Akun media sosial X tengah diramaikan dengan unggahan warganet terkait sebuah makalah ilmiah yang mengambil tema soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana dalam makalah itu tercantum nama Presiden RI Prabowo Subianto.

Nama Prabowo tercantum dalam makalah itu sebagai penulis atau author.

Adapun unggahan makalah itu diunggah oleh warganet akun X @TxtdariiUGM pada Rabu 5 Agustus 2026.

“Nemu paper salah satu authornya @prabowo, papernya sebagai ajuan Program MBG untuk diajukan dalam Nobel Perdamaian 2026,” tulis akun tersebut.

Makalah setebal 69 halaman ini memiliki judul “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth.”

Bukan cuma Prabowo, dalam makalah itu juga mencantumkan sejumlah nama lain yang merupakan dosen di sejumlah kampus, di antaranya Prof. Dr. Dian Damayanti (European Alliance for Innovation dan Universitas Borobudur Jakarta), Ashar Sunarso (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Kemudian Norhidayah Azman (Management and Science University), Iwan Iwan (Universitas Negeri Jakarta), Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Lalu Prof. Dr. Cicih Ratnasih (Universitas Borobudur Jakarta), Mansuri (Universitas Borobudur Jakarta), dan Dr. Sugiyanto Saleh (Universitas Borobudur Jakarta).

Selain menyoroti nama Prabowo, makalah ini mendapat sorotan terkait dugaan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyusunan paper, termasuk adanya desain yang diduga dibuat menggunakan AI dan sisa prompt yang disebut belum dihapus.

Akun tersebut bahkan mengklaim hasil pemeriksaan menggunakan AI detector menunjukkan tingkat deteksi hingga 93 persen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi terkait paper ilmiah itu.

“Lagi diinvestigasi,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari singkat di Kantor Bakom, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 5 Agustus 2026.

Adapun isi dari makalah tersebut, para penulis berargumen, pangan ditempatkan bukan sekadar program kesejahteraan, melainkan fondasi untuk mencegah kerentanan sosial dan konflik.

“Kelaparan dan gizi buruk dinilai sebagai pemicu awal ketidaksetaraan. Menjamin makanan bergizi bagi anak-anak dianggap melindungi martabat manusia, menciptakan keadilan sosial, dan memperkuat rantai pasok lokal (petani dan UMKM),” demikian dikutip dari paper tersebut, Rabu 5 Agustus 2026.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan telah membantah adanya keterlibatan IPDN dalam makalah tersebut.

Dalam makalah tersebut juga dijelaskan, Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan upaya strategis untuk memadukan kesejahteraan sosial dengan model bisnis cerdas.

Program ini disebut memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Studi tersebut menggunakan metodologi kualitatif yang didukung oleh pendekatan Action Design Research (ADR), yang memungkinkan penyempurnaan secara iteratif melalui wawancara pemangku kepentingan, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen kebijakan.

“Program ini menunjukkan bagaimana intervensi sosial dapat dirancang tidak hanya untuk mengatasi ketimpangan gizi, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi dengan melibatkan usaha kecil dan menengah (UKM), produsen lokal, dan rantai pasok berbasis teknologi,” tulis abstrak makalah tersebut.

Dijelaskan pula, temuan penelitian mengungkapkan inisiatif program MBG secara signifikan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan rumah tangga berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat ekosistem pangan lokal.

Selain itu, sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi sektor swasta telah menghasilkan dampak positif turunan, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan produk pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sehat.

“Hasil-hasil ini menyoroti potensi penyelarasan program kesejahteraan dengan strategi pembangunan ekonomi untuk membangun ketahanan, inklusivitas, dan daya saing. Pada akhirnya, Program Makan Gratis ini menghadirkan model yang dapat diperluas skalanya, yang berkontribusi pada lintasan pertumbuhan berkelanjutan Indonesia serta mendukung tujuan yang lebih luas dalam kebijakan publik, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan,” tulis abstrak tersebut.