Kapolri Lapor Ada 8 Korperasi Terlibat Karhutla, Prabowo Minta Daftarnya

Suaranusantara.com- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada sebanyak delapan korperasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan dan Sumatera.

Mulanya hal iti disampaikan Sigit saat rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto secara hybrid, pada Senin 7 September 2026.

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat Prabowo meminta laporan data kepada Sigit terkait penindakan karhutla sejauh ini.

Kapolri lalu membeberkan sejauh ini pihaknya tengah memproses 200 laporan polisi. Dari proses penyelidikan ada 138 tersangka yang diamankan.

“Mohon izin bapak ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai,” ujar Kapolri.

Ia juga membeberkan ada 8 korporasi yang tengah diproses. Pihaknya juga melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan lain yang saat ini tengah diberi sanksi administrasi.

“Kemudian ada 8 korporasi yang kami proses, kemudian kami sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan dan pencabutan izin apakah mereka melakukan pidana,” ujarnya.

“Kalau emang mereka melakukan pidana maka kami akan proses, angka ini akan terus bergerak bertambah disesuaikan dengan tim yang saat ini bergerak di lapangan,” lanjutnya.

Prabowo lantas mengaku tertarik pada informasi adanya lahan yang langsung dijadikan perkebunan usai pembakaran. Prabowo meminta Kapolri terus menyelidiki laporan-laporan tersebut.

“Terima kasih, saya tertarik juga ya yang abis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi,” ujarnya.

Prabowo juga meminta data korporasi yang terlibat karhutla. Ia meminta kementerian terkait untuk segera mengambil tindakan terhadap korporasi tersebut.

“Tolong ini diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, yang 8 maupun yang 18, dan nanti akan saya minta mungkin menteri kehutanan, ATR/BPN, dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh,” ujarnya.

Prabowo meminta kepada korperasi yang terlibat untuk diberikan sanksi tegas dengan mencabut HGU.

“Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya, ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” lanjutnya.