Suaranusantara.con— Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB I (Pulau Sumbawa), Johan Rosihan, menegaskan persetujuan DPR RI terhadap APBN Tahun Anggaran 2027 harus menjadi titik awal untuk memastikan belanja negara benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai pesan pemerintah bahwa “negara hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat” perlu diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang konkret.
Dalam APBN 2027, pemerintah antara lain mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp735 triliun. Pemerintah juga menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional 2027.
“Angkanya besar, tetapi bagi rakyat ukuran APBN sesungguhnya sederhana: apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi harus melahirkan pekerjaan, menjaga daya beli, menurunkan kemiskinan dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor produktif,” kata Johan seusai Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Johan memberikan perhatian khusus terhadap anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus memiliki hubungan yang semakin kuat dengan peningkatan pendapatan petani, peternak dan nelayan. Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas yang mencakup pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta peningkatan produktivitas pangan pokok.
“Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan harus bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan. Kita ingin pupuk tersedia tepat waktu, irigasi semakin baik, harga gabah dan jagung memberikan nilai yang layak kepada petani, biaya produksi terkendali, akses pasar semakin terbuka, serta nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkap dan budidayanya,” ujarnya.
Johan juga menyoroti Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Ia mengatakan kekuatan APBN salah satunya harus terlihat dari kemampuan negara memperkecil kesenjangan pelayanan dan pembangunan antarwilayah. Dalam pembahasan Banggar dan Pemerintah, kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal serta pemerataan pembangunan.
“Indonesia harus tumbuh dari desa, pesisir dan pulau-pulau, bukan hanya dari pusat-pusat pertumbuhan. Bagi masyarakat di daerah seperti Pulau Sumbawa dan wilayah kepulauan lainnya, APBN harus hadir melalui irigasi yang berfungsi, konektivitas yang semakin baik, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, air bersih, serta pelayanan publik yang mudah dijangkau,” kata Johan.
Menurut Johan, persetujuan APBN juga menandai dimulainya fase penting pengawasan DPR terhadap pelaksanaannya. Ia menegaskan besarnya anggaran perlu diikuti kualitas belanja, ketepatan sasaran, serta hasil yang dapat diukur dari perubahan kondisi masyarakat.
“Setelah APBN disetujui, pekerjaan DPR justru memasuki tahap yang sangat penting: memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kita ingin APBN 2027 menjadi APBN yang produktif dan humanis—ekonominya tumbuh, daerahnya semakin kuat, pangan tersedia, dan orang-orang yang bekerja menghasilkan pangan ikut menikmati kesejahteraan,” pungkas Johan.
Discussion about this post