Jakarta-SuaraNusantara
Gubernur DKI, Anies Baswedan, menegaskan kembali bahwa sasaran dari Program DP Nol Rupiah hanya untuk warga yang belum memiliki rumah sendiri serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).
Dia menjelaskan perkembangan program tersebut yang telah dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dan akan melibatkan pihak swasta.
“Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” katanya di hadapan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna (Rapur) di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).
Anies juga menjelaskan, nantinya pembangunan rusun akan melibatkan pula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selengkapnya, menurut Anies ada tiga skema penyediaan rumah DP Nol Rupiah, yaitu:
1. Pembangunan Rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersil dan 30% diperuntukkan bagi MBR.
Selain itu, sedang disiapkan pula kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 Rupiah yang di dalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit.
Penulis: Yon K
