Nias Selatan-SuaraNusantara.com
Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diduga mengalami defisit sejak tahun 2014. Buktinya, jelang Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 ini, hak PNS seperti insentif, uang lauk pauk (ULP), tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru dan gaji honorer belum tuntas dibayarkan. Belum lagi dana para rekanan yang sudah menyelesaikan pengerjaan proyek dari pemerintah daerah.
“Sedih kali kami pak, tolong dibayar honor kami pak, ini sudah mau natal,” ujar seorang pegawai honorer Pemkab Nias Selatan melalui akun facebook miliknya.
Menurut sumber yang dihimpun di lapangan, anggaran dana desa ikut tersandera. Pencairan dana desa tahap pertama sudah terlaksana pada bulan Nopember, namun untuk pengajuan tahap kedua mengalami kendala dengan alasan belum turun dana.
Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Sidi Adil Harita menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Piterson Zamili melalui rapat dengar pendapat (RDP), namun yang bersangkutan tidak hadir. “Sudah panggilan kedua, jika yang bersangkutan juga tidak mengindahkan panggilan lembaga DPRD, maka kita akan bentuk pansus,” tegasnya melalui seluler, beberapa waktu lalu.
Saat ini beredar pula isu mengenai macetnya pembayaran anggaran untuk anggota Panwaslih Kecamatan. Bahkan dikatakan anggota Panwaslih Kecamatan akan melakukan aksi ke kantor Panwaslih Kabupaten untuk menuntut honor mereka yang belum terbayar. Mereka khawatir honor tidak akan dibayar karena pilkada sudah selesai.
Sementara Kuasa Bendahara Umum Daerah, Piterson Zamili, sampai saat ini belum bisa di konfirmasi karena tidak berada di kantor. (Edi)
