Jakarta-SuaraNusantara
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya ke media massa, Kamis (11/1/2018) malam menjelaskan, sedari awal Gerindra menyatakan mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub Gerindra di Pilgub Jatim. La Nyalla sebagai kader Gerindra diijinkan untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jatim.
“Namun hingga surat tugas (sebagai cagub) berakhir, mas La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi. Padahal setahu saya Pak Amin Rais mengusulkan La Nyalla, juga namun Ketum PAN menolak mengusung Pak La Nyalla dengan alasan DPW PAN Jatim menolaknya,” ujar Arief.
Mengenai uang 40 miliar yang disebut La Nyalla diminta oleh Prabowo Subianto untuk membayar saksi di TPS saat pencoblosan, menurut Arief sangatlah wajar.
Arief memberikan ilustrasi. Jumlah TPS Pilgub Jatim yang tersebar di 38 kabupaten/kota total 68.511 TPS.
Dibutuhkan 3 saksi untuk mengawal satu TPS. Misalnya uang makan saksi sebesar 200 ribu per orang, maka dibutuhkan 41 miliar. Justru kata Arief, angka yang diminta Prabowo kepada La Nyalla, kalau benar ada, maka angkanya masih kurang.
Terkait keputusan La Nyalla keluar dari Gerindra, Arief  meminta untuk berpikir ulang. Arief berharap dinamika jelang Pilgub di Jatim tidak membuat La Nyalla keluar dari partai.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakinkan Prabowo Subianto tidak meminta setoran Rp 40 miliar kepada La Nyalla Mattaliti jika mau diusung Partai Gerindra sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.
“Saya kira nggak ada ya, yang saya tahu ya. Mungkin yang dimaksud meminta itu menyiapkan untuk persiapan saksi dan sebagainya, bukan untuk Pak prabowo. Untuk apa pak Prabowo minta,” kata Fadli di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Pasalnya, menurut Fadli, untuk maju sebagai peserta pemilu dibutuhkan logistik yang tidak sedikit. Apalagi di Jawa Timur yang jumlah kabupaten serta penduduknya yang cukup besar.
Logistik tersebut digunakan untuk menggerakan relawan dan membiayai trasportasi serta konsumsi saksi. Fadli mengatakan bisa dibayangkan jika calon tidak memiliki logistik yang cukup padahal kebutuhan menghadapi pilkada di Jatim sangat besar. Wilayah Jatim sangat luas dan penduduknya sangat besar.
“Untuk persiapan yang bersangkutan misalnya saksinya. Gitu lho. Kalau nggak ada dana kan repot juga. Melakukan pertemuan, perjalanan, konsumsi dan lain sebagainya. Belum lagi untuk saksi-saksi, jumlah TPS yang sangat besar, jadi perhitungan itu terkait dengan saksi, para relawan dan lain sebagainya. Saya kira wajar soal hal itu. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai tapi untuk kepentingan yang bersangkutan,” ujar Fadli.
Terkait tudingan La Nyalla bahwa uang tersebut merupakan syarat rekomendasi, menurut Fadli, hanya kesalahpahaman saja.
Penulis: Yon K
