Kota Tangerang – Direktur Lembaga Kebijakan Publik Provinsi Banten Ibnu Jandi menilai, pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly saat peresmian Gedung Kampus Politeknik BPSDM Hukum dan HAM menyudutkan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak etis disampaikan Yasonna.
“Secara tidak langsung mencap bahwa Wali Kota Tangerang itu salah,” kata Ibnu Jandi, Kamis (11/07/2019).
Baca Juga: Resmikan Poltekim, Menkumham Tuding Wali Kota Tangerang Cari Gara-gara
Seharusnya Menkum HAM memiliki etika sosial yang berbanding lurus dan sepaham dengan Pemkot Tangerang. Dia menilai, hal ini menjadi contoh ketidakdewasaan Kemenkum HAM.
“Menkum HAM harusnya mengerti, banyak persoalan salah satunya fasos fasum yang belum diserahkan ke Pemkot Tangerang,” sebutnya.
“Suka tidak suka jadinya masyarakat menyalahkan Pemkot Tangerang karena dari lahan itu seperti jalan dan sebagai macamnya rusak. Padahal fasos fasumnya belum di serahkan,” tambahnya.
Baca Juga: Wali Kota Tangerang Bakal Setop Pelayanan Sampah di Lahan Milik Kemenkumham
Seharusnya kata Jandi, Menkum HAM sudah mengerti hal tersebut, karena hal itu sudah dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 18 A dan UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014; bahwa otonomi daerah harus memberikan dampak yang betul-betul terasa bagi masyarakat.
Selain itu, terkait lahan tersebut, Kemenkum HAM seharusnya segera menyerahkan kepada Pemkot Tangerang. Karena jika ada kepentingan masyarakat dalam membangun tidak terjadi hambatan. Sebab, lahan itu tidak dapat digunakan secara otomatis.
“Contohnya kita tidak punya alun-alun, kan itu emang untuk kepentingan masyarakat luas, karena Kota Tangerang pembangunannya sangat cepat. Sebab peradaban warganya juga semakin maju,” tutup Jandi.(ayip/and)
Discussion about this post