Suaranusantara.com – Bulan Mei 2023 mendatang, menjadi hari yang bernilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, bulan Mei 2023 merupakan 25 tahun sudah usia Reformasi yang dimotori oleh gerakan mahasiswa 1998 dahulu.
Jelang 25 tahun usia reformasi tersebut, keresahan melanda sejumlah aktivis 98 (aktivis angkatan tahun 1998) yang sudah berdiaspora diberbagai sektor profesi.
Salah satu isu utama dalam gerakan mahasiswa 1998 adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, merakyat dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Namun, masih maraknya praktik KKN menjadi salah satu alasan aktivis 98 masih terus melakukan refleksi dalam diskusi yang bertajuk : “Bakal Calon Presiden (Bacapres) dalam Pusaran KKN” yang digelar dimarkas Jokowi Mania (Joman) dibilangan Kebayoran Baru (16/2/2023). Kegiatan ini adalah rangkaian Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA98).
Diskusi ini menghadirkan aktifis 98 yang kini aktif mendukung Bacapres, yaitu Sukma Widyanti aktivis KBUI yang kini mendukung Anies Baswedan, Dadi Palgunadi Aktivis Front Jakarta (FrontJak) kini aktif di Gema Puan Maharani Nusantara (GPMN) dan Teguh Eko Prastyono aktivis dari kampus ISTN yang mendirikan Ganjar Pranowo untuk Rakyat (GUNTUR) dan dimoderatori oleh Febby Lintang aktivis 98 dari kampus IISIP Jakarta. Diskusi ini mengusung salah satu tgline yaitu reformasi gagal karena KKN masih marak.
Febby Lintang mengatakan bahwa para pendukung Bacapres tersebut sepakat jika saat ini praktik KKN masih marak dan bahkan mungkin makin merajalela.
“Ini akibat dari sistem elektoral yang masih berciri popularisme. Sehingga untuk mengejar popularitas para calon harus merogoh kocek yang dalam,” terang Dadi Palgunadi sembari menuding Lembaga survey sebagai salah satu pemicu politik yang mahal diterapkan saat ini.
Sementara itu, menyikapi adanya sinyal KKN dipusaran Bacapres, Teguh yang akrab meminta agar publik berpegang pada fakta hukum dan praduga tidak bersalah.
“Jika Pak Ganjar disebut terlibat korupsi e-KTP, buktikan dong dipengadilan. Kan sudah dijelaskan oleh KPK dan Novel (Baswedan-red) jika dia (Ganjar-red) tidak menerima apa-apa,” papar Teguh.
Sukma yang kini mendukung Anies pun urun pemikiran yang sama, terkait tudingan Anies terlibat dugaan korupsi Formula E. Dirinya mengatakan bahwa Anies telah membuat kebijakan pencegahan korupsi sejak dirinya menjadi Rektor Paramadina hingga penerapan good governance di Pemda DKI.
“Karenanya upaya untuk menyeretnya dalam kasus Formula E terkesan sangat dipaksakan,” ujar Sukma yang juga pernah aktif di Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta saat Anies menjadi Gubernur.
Tidak semua aktivis 98 saat ini menempati posisi dalam organisasi relawan untuk mendukung Bacapres dan mengklarifikasi dugaan isu korupsinya. Tantangan kepada para aktivis 98 yang menjadi pendukung Bacapres ini datang dari salah satu aktivis 98 dari kampus UKI, Niko Adrian yang juga turut hadir dalam diskusi tersebut.
“Apakah para aktivis 98 yang menjadi pendukung Bacapres ini mampu menjadi faktor determinan atau sekedar remah-remah saja. Kita pakai saja Ibukota Negara (IKN ) sebagai batu pijak, apakah dari kalian (pendukung Bacapres-red) berani memberi masukan untuk menolak pembangunan IKN. Setidaknya memberikan catatan sisi sisi negatif IKN. Karena, kalau ini dipaksakan untuk diteruskan bakal berpotensi jadi ladang mega-korupsi” tegas Niko
Berdasarkan fakta dan realita yang ada atas berbagai fenomena yang terjadi, seluruh peserta berkomitmen bahwa proses demokrasi harus tetap dijalankan dengan tidak membuka ruang bagi perpanjangan masa jabatan Presiden dan atau merevisi batasan jabatan dua periode.
Febby Lintang sang moderator menutup diskusi ini dengan puisi karya pribadinya.
“25 tahun lalu kami menuntut pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, tapi kini malah korupsi merajalela dan nepotisme berubah menjadi trah politik kaum darah biru”. salah satu bunyi bait puisi Febby Lintang.(ADT)
Discussion about this post