Soal Reshuffle Kabinet, Sekjen Gerindra: Belum Ada Informasi

SuaraNusantara.com-Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa ia belum mendengar kabar tentang rencana perombakan kabinet atau reshuffle dalam pemerintahan Indonesia Maju.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada tanggal 3 Oktober.

Gerindra: Perombakan Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Muzani menyampaikan bahwa dia belum menerima informasi mengenai perombakan kabinet yang mungkin akan dilakukan. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dia tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Jokowi dan SBY, sehingga ia enggan berspekulasi tentang isi pertemuan tersebut.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Respon Isu Reshuffle Kabinet Jokowi dalam Waktu Dekat

“Saya belum dengar saya belum mendapatkan informasi tentang hal itu,” kata Muzani di kompleks parlemen, Selasa 3 Oktober 2023.

Muzani menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, presiden berwenang untuk mengevaluasi anggota kabinetnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan presiden.

Baca Juga: Kaesang Masuk PSI, Waketum Gerindra: Kami Hormati Pilihan Kaesang

“Kalau pun kemudian ada kaitannya dengan partai-partai politik pasti komunikasinya antara presiden dengan ketua umum partai politik,” kata Doli.

Menteri Tersandung Masalah Hukum di-Reshuffle

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan bahwa Jokowi dapat melakukan reshuffle dalam waktu dekat karena beberapa menteri menghadapi masalah hukum. Puan menyebut bahwa jika ada menteri yang menghadapi masalah hukum, maka akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut.

Sejauh ini, salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang menghadapi proses hukum adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh KPK, dan rumah dinas serta kantor Kementan di Jakarta telah digeledah.

Dalam kasus lain, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, disebut-sebut menerima uang sebesar Rp27 miliar dalam sidang kasus korupsi pengadaan Menara BTS 4G. Dito telah menyatakan bahwa ia akan menghormati proses hukum yang berjalan.

Presiden Jokowi sendiri belum memberikan banyak komentar terkait rencana reshuffle. Ketika ditanya tentang hal tersebut, ia terlihat menggelengkan kepala dan mengernyitkan dahi. Kemudian, Jokowi bertanya kepada jurnalis dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut.