Inilah Tarif Baru SIM, STNK, dan Mutasi Kendaraan Bermotor

Jakarta-SuaraNusantara

Pada Selasa, 2 Desember 2016 kemarin, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peratutan tersebut ditandatangani dengan pertimbangan bahwa pPemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri.

Penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  ini dilakukan dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara,” bunyi Pasal 6 PP ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, menurut PP ini maka PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Desember 2016 itu.

Berikut adalah Tarif Baru SIM, STNK, dan Mutasi Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku Jumat, 6 Januari 2017:

Sumber: PP No. 60 Tahun 2016 dan PP No. 50 Tahun 2010