Suaranusantara.com- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, buka suara soal kebocoran 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, pembobolan data DPT tersebut bermotif ekonomi.
“Justru itu makanya saya bilang ini motifnya bukan politik, motifnya ekonomi. Orang ini mau ngerampok data aja, mau ngejual jadi komoditas gitu aja jadi gausah dipolitisir, maksud saya gitu loh. Jangan didiskreditkan lembaga KPU gimana sih jaga datanya, nanti orang tidak percaya sama pemilu dan lembaga pemilu,” kata Budi saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), KPU, Bawaslu, dan kepolisian untuk menyelidiki pencurian data tersebut.
“Yang pasti kami akan terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, BSSN, dan pihak kepolisian bersama-sama merapikan dan memperkuat sistem supaya lebih baik dan berkualitas,” ungkapnya.
Sebelumnya, Hacker bernama Jimbo membobol 253 juta data DPT dan menjualnya senilai US$74 ribu atau setara dengan Rp 1,2 miliar. Namun setelah disaring, terdapat 204 juta data DPT KPU yang dicuri.
Adapun data yang dicuri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (No. KK), Nomor KTP dan Passport, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi TPS. (IF)
Discussion about this post