IPW Minta Polda Metro Jaya Tunda Proses Hukum Terhadap Aiman Witjaksono

SuaraNusantara.com-Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polda Metro Jaya untuk menunda proses hukum terhadap Aiman Witjaksono lantara ia telah terdaftar sebagai calon tetap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, menyatakan, penundaan ini merujuk pada Surat Telegram Kapolri ST/116O/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait pengungkapan tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

“Telegram Kapolri ini disebutkan untuk menjaga suasana kondusif kegiatan Pemilu 2024 dan mencegah adanya kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan pemilu,” kata Sugeng dalam siaran persnya, Jumat 1 Desember 2023.

Baca Juga: Dapat Surat Panggilan Polisi Tengah Malam, Aiman Witjaksono: Sudah Gak Nyaman

Sugeng menilai pernyataan Aiman Witjaksono, yang mencakup kritik terhadap netralitas Polri, sebagai bentuk kritik dan tindakan peringatan terkait tanggung jawab Polri sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 dalam Pemilu 2024.

Menurut Sugeng, pernyataan tersebut seharusnya dilihat sebagai bagian dari hak menyampaikan sikap dan pikiran yang dijamin oleh konstitusi, terutama dalam konteks negara hukum dan demokrasi.

Sugeng menyatakan bahwa pernyataan Aiman Witjaksono seharusnya dianggap sebagai kritik terhadap institusi Polri, yang dikenal sebagai institusi yang terbuka terhadap masukan dan kritik masyarakat.

“Perlu diperhatikan agar Polri tidak diadu dengan masyarakat yang menyampaikan kritik atas dasar aduan masyarakat lain yang tidak memiliki legal standing sebagai pengadu,” ungkap Sugeng.

Baca Juga: Novel Baswedan Minta Ditkrimsus Polda Metro Jaya Ungkap Dugaan TPPU Firli Bahuri

Menurut Sugeng, hal ini penting untuk dijelaskan sejak awal proses penerimaan laporan aduan guna menghindari potensi pencemaran nama baik atau penghinaan yang terkait dengan delik aduan.

Sugeng menambahkan bahwa IPW mendukung kebijakan Polda Metro Jaya dalam menunda proses pemeriksaan terhadap Aiman dan peserta pemilu lainnya, sesuai dengan prinsip netralitas Polri dalam Pemilu 2024. IPW yakin bahwa hal ini akan mendukung pengamanan Pemilu dengan baik dan tuntas.