Jakarta – Suara Nusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkejut setelah mengetahui jumlah warga yang data kependudukannya belum terekam di database Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Hingga H-13 penyelenggaraan Pilkada serentak 2017, di beberapa daerah peserta Pilkada, jumlah warga yang belum melakukan rekam data ternyata masih cukup tinggi.
Padahal pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti agar warga yang punya hak pilih namun belum memiliki e-KTP segera mengurus ke kantor kecamatan atau Disdukcapil kabupaten/kota setempat.
“Ternyata juga yang masih belum rekam data itu masih cukup banyak, saya kira ini yang sulit ya,” jelas Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jl. Mendan Mereda Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).
Jauh sebelumnya lanjut dia, pihaknya juga mengaku sudah meminta Kepala Disdukcapil agar mengutus pegawainya melakukan jemput bola atau door to door ke rumah warga untuk dilakukan perekaman, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pelosok pedalaman.
“Beberapa kota besar memang proaktif ya, ke rumah-rumah (untuk merekam data warga red), tapi di Jakarta gak memungkinkan untuk itu,” katanya.
Mengetahui hal tersebut, Tjahjo mengaku langsung berkoordinasi dengan KPU untuk mencarikan solusi bagi warga yang belum melakukan rekam data.
Hal itu dilakukan guna menyelematkan hak konstitusional warga pada saat pemungutan suara pada Pilkada 15 Februari mendatang.
“Saya dua minggu sedang bersama KPU memungkinkan gak? kalau datang itu bawa kartu keluarga,” bebernya.
Dikatakan Tjahjo, proses perekaman ini penting karena pemerintah ingin data pemilih valid. Disamping memang untuk memastikan yang bersangkutan tidak berdomisili ke daerah lain.
“Dengan merekam data itu kan membuktikan bahwa ‘Anton’ itu masih berdomisili di Jakarta sehingga tidak menggugurkan hak pilihnya,” tukas Tjahjo. (Has)
