Jakarta – SuaraNusantara
Massa yang berasal dari Forum Ummat Islam (FUI) berencana akan melakukan aksi demo pada 21 Februari 2017 atau aksi 212 di depan gedung DPR/MPR RI.
Dari surat pemberitahuan kepolisian disebutkan ada sekitar 10 ribu orang yang akan mengikuti demonstrasi dengan tuntutan penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari posisi gubernur DKI Jakarta.
Mengetahui hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku, pihaknya tidak mau berkomentar terkait aksi-aksi yang melibatkan massa tersebut.
“Saya enggak komentar itu soal aksi-aksi,” ucap Tjahjo singkat menanggapi pertanyaan wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Untuk diketahui, kembalinya Ahok menjabat gubernur aktif DKI Jakarta memang menuai polemik baru. Sejumlah pihak menilai keputusan Mendagri yang tidak menonaktifkan sementara Ahok inkonstitusional lantaran bertentangan dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
Pasal tersebut menyebutkan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Penulis: Hasbullah
