Suaranusantara.com- Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengungkap nahwa untuk Anggaran Pilkada Serentak 2024 mencapai lebih dari Rp.41 triliun.
Tito Karnavian berujar Anggaran Pilkada Serentak 2024 sebesar itu untuk 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.
Tito Karnavian menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa 9 Juli 2024.
Melihat anggaran yang sebesar itu, Tito pun mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sumatera Utara untuk segera merealisasikan Anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 masing-masing bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan kepolisian setempat.
“Ada (anggaran untuk) KPU, Bawaslu, kemudian aparat keamanan Polri dan TNI, diikat dalam naskah perjanjian hibah, kemudian disepakati angkanya. Sebanyak 40 persen Sudah saya sampaikan surat agar dicairkan di tahun kemarin,” kata Mendagri Tito pada Selasa 9 Juli 2024.
Kata Tito, sejak tahun lalu Kemendagri telah meminta setiap pemda untuk menyiapkan anggaran Pilkada Serentak 2024 sebesar 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.
Kebijakan ini dilakukan karena merupakan strategi pemerintah supaya meringankan beban pemda.
Tito membeberkan jika dicairkan dalam sekali dalam APBD 2024, otomatis biaya yang akan dikeluarkan pemerintah akan cukup besar.
Dalam data yang dipaparkan Tito pada forum tersebut, sebanyak 541 pemda sudah menganggarkan total Rp.28,75 triliun dana Pilkada 2024 untuk KPU masing-masing wilayah.
Pada sisi pengawasan, 518 pemda menyiapkan anggaran sejumlah Rp.8,55 triliun buat Bawaslu setempat.
Di luar itu, masih ada 23 pemda yang seluruhnya ada di Aceh yang belum meneken NPHD dengan Panwaslu.
Dari sisi pengamanan, 314 pemda sudah mengalokasikan dana Rp.871,66 miliar untuk TNI pada kesatuan setempat.
Kemudian, 333 pemda telah menyediakan dana Rp 2,83 triliun untuk kepolisian setempat.
Jadi dihitung-hitung dari keseluruhan di atas maka total sekitar Rp.41 triliun dana pemda untuk melaksanakan pilkada di masing-masing wilayah itu.
Dan kemungkinan akan masih dapat bertambah, karena sebagaimana tampak dalam data di atas, belum semua pemda meneken NPHD dengan pemangku kepentingan terkait.
Tito meminta jajarannya agar memastikan realisasi anggaran tidak macet demi kelangsungan Pilkada Serentak 2024.
Ia mengamini, pemenuhan anggaran untuk Pilkada memang menjadi masalah rumit sejak pilkada sebelumnya.
Lantas Tito pun memberi contoh, pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dia harus rutin berkeliling ke daerah-daerah untuk “menggedor” satu per satu pemda merealisasikan anggaran pilkada yang telah disepakati lewat NPHD.
“Ada pertanyaan kemarin apakah pilkada akan jalan segala macam, tetap bisa jalan tidak ada masalah, selagi piti dan fulus itu ada. Itu yang penting,” kata Tito.
Untuk itu, Tito pun meminta kepada seluruh rekan-rekan gubernur baik definitif maupun Pj agar kembali memfollow up karena setiap bulan pihaknya pasti akan mengecek.
Dia pun meminta untuk anggaran terealisasi seratus persen sehingga tak ada alasan KPU dab Bawaslu untuk tidak melanjutkan kegiatan.
“Saya mohon betul rekan gubernur, baik definitif maupun pj, dari data ini tolong di-follow up untuk rapat lanjutan. Kami akan follow up. Tiap bulan kami pasti mengecek. Kita harus yakinkan sesegera mungkin 100 persen. Kalau sudah 100 persen, KPU dan Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kegiatan,” pungkas eks Kapolri itu.
*
Discussion about this post