Suaranusantara.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan pemerintah harus mengkaji kembali terkait rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada awal tahun 2025.
Sebab, menurut dia kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih kurang baik.
“Saat UU HPP dibentuk pada tahun 2021, asumsi yang digunakan saat itu adalah pada tahun 2025 diperkirakan ekonomi sudah pulih bahkan meningkat, namun kenyataannya dari seluruh indikasi yang ada kondisi ekonomi kita saat ini sedang kurang baik,” kata Anis, Kamis (21/11/2024).
Anis menilai inflasi yang di alami Indonesia selama 5 bulan belakangan ini menandakandaya beli masyarakat melemah.
“Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan, tren ini dimulai pada Mei 2024 dengan deflasi kecil sebesar 0,03%, diikuti 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, 0,03% pada Agustus, dan 0,12% pada bulan September, deflasi menjadi sinyal daya beli masyarakat yang melemah,” ujar Anis.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III tahun 2024 melambat di angka 4,95% year on year (yoy).
Konsumsi rumah tangga melambat, hanya naik 4,91% (yoy), lebih rendah dari kuartal sebelumnya yaitu sebesar 4,93%.
“Maka konsumsi masyarakat sangat membutuhkan berbagai stimulus dari pemerintah, agar membaik,” ungkapnya.
Discussion about this post