Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Begini Kata Adian Napitupulu

Suaranusantara.com- Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu tegas menolak usulan Prabowo yang menyebut Pilkada dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena alasan biaya mahal.

Adian Napitupulu mengatakan hal wajar jika biaya pilkada mahal karena Indonesia negara besar dan rakyatnya banyak.

“Pertama kalau alasannya kemudian biaya mahal, biaya yang mana, biaya pelaksanaan 37,5 triliun kalau biaya mahal itu karena memang kita gede banget negaranya rakyatnya banyak sekali, kalau kita bagi bagi dengan jumlah DPT maka biaya per orang itu cuman 184 ribu, jadi dengan 184 ribu itu rakyat kita berikan hak untuk menentukan siapa pemimpin di daerahnya, siapa yang nanti akan menentukan tambang di daerahnya jadi apa pohonnya jadi apa kebun jadi apa dan sebagainya” kata Adian Napitupulu dalam acara Politcal Show yang ditayangkan CNN Indonesia pada 17 Desember 2024.

“Sebenarnya itu juga turunnya ke rakyat kok untuk uang apa KPPS ya, KPPS apa segala macam itu banyak itu komponennya saya sudah baca komponennya banyak sekali untuk seluruh komponen itu satu TPS itu kira-kira 12 sampai 14 juta, di luar distribusi dan sebagainya artinya itu turun juga ke rakyat” tambahnya

Lebih lanjut, Adian mengatakan jika alasan lain yakni persoalan anggaran Pilkada mahal karena money politik, Adian tegas sampaikan bukan sistemnya yang dievaluasi tapi penyelenggarnya.

“Kalau kemudian persoalan uang itu menjadi bengkak karena adanya money politik, nah yang yang harus dievaluasi bukan sistem pemilunya langsung tidak langsung yang harus dievaluasi kpu-nya bawaslunya gitu loh. Jangan dong kegagalan kita mentertibkan mendisiplinkan KPU dan Bawaslu lalu kita rubah sistemnya udah dipilih DPRD aja padahal money politik itu terjadi karena apa karena bawaslunya misalnya tidak tegas KPU membiarkan KPPSnya main mata dan sebagainya begitu” ucapnya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih oleh rakyat.

Wacana itu kemudian tuai kritik termasuk PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputeri ini tegas sampaikan jika pihaknya menola wacana Prabowo itu.