Prabowo Ungkap Alasan Lakukan Efisiensi Anggaran, Buat Makan Bergizi Gratis?

Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membuat kebijakan efisiensi anggaran.

Dia mengatakan, alasan tersebut disebabkan karena dia ingin anggaran negara lebih banyak dikhususkan untuk program makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” kata Prabowo, dalam pembukaan Kongres Muslimat NU di Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Prabowo menyentil pihak yang menentang kebijakan efisiensi anggaran yang memutuskannya.

Padahal, menurut dia, kebijakan itu dibuat agar kementerian/lembaga tidak mengeluarkan anggaram untuk hal-hal yang tidak perlu.

“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada, saya mau menyumbangkan uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat,” ujarnya.

“Saya (juga) ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia, kita punya 330 ribu sekolah, ibu-ibu yang guru angkat tangan, ibu-ibu benar-benar enggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak?,” tamvah Prabowo.

Prabowo mengatakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20 ribu sekolah, sementara ada 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Maka dari itu, Prabowo mengaku ingin memangkas anggaran perjalanan dinas hingga perjalanan keluar negeri para pejabat negara.

“Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” ucapnya.

Diketahui, keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.