Suaranusantara.com- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa selaras dalam menjalankan program daerah dengan visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Kata Hasto Kristiyanto, visi misi Prabowo telah disampaikan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Maka dari itu, Hasto meminta kepada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan agar dapat berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU).
“Sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik tentu saja kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten yang di dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah,” kata dia kepada wartawan di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu 12 Februari 2025.
Hasto menyebutkan bahwa kepala daerah PDI Perjuangan akan menjalankan pembekalan. Tujuan pembekalan adalah untuk mengoordinasikan kebijakan daerah dengan program nasional.
Lalu juga untuk memberikan wawasan strategis kepada kepala daerah terkait geopolitik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Selain itu, PDI Perjuangan kata Hasto juga memberikan pembekalan terkait dengan best practice para kepala daerah dari partainya untuk menyelaraskan cara pandang geopolitik.
Tujuannya agar dapat memahami konstelasi geografis, termasuk tentang aspek kebijakan strategis, teknokratis.
Pembekalan ini sangat penting, sebab menurut Hasto akan dapat memberikan dampak di dalam mengurangi angka kemiskinan.
Seperti halnya memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kemudian mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan itu semua akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya,” sambung dia.
Selain itu, Hasto menyatakan, para kepala daerah juga diberikan pemahaman mengenai tata kelola kota, strategi kedaulatan pangan, serta materi pencegahan korupsi agar mereka memahami hukum secara komprehensif.
“Nanti beberapa pakar tentang tata kota, tentang kedaulatan pangan termasuk materi pencegahan korupsi untuk memahami hukum acara pidana itu juga akan diajarkan,” ujar dia.
Dengan adanya pembekalan ini, Hasto menegaskan bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
Menurut Hasto, visi misi presiden telah diterjemahkan menjadi undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut mengikat kepada seluruh kepala daerah.
“Bahkan seluruh warga bangsa karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan,” ujar dia.
Discussion about this post