Soal Instruksi Megawati, PDI Perjuangan Tegaskan Bukan Melarang tapi Menunda

Suaranusantara.com- Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah melarang kepala daerah partainya untuk mengikuti kegiatan retreat yang digelar pemerintah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ahmad Basarah mengatakan Megawati hanya meminta kepada kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda ikut retreat ke Magelang.

“Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah dalam konferensi persnya pada Selasa 25 Februari 2025.

Basarah menegaskan bahwa dalam instruksi Megawati yang terbit pada Kamis 20 Februari 2025 lalu bukanlah larangan kepala daerah PDI Perjuangan mengikuti retreat, melainkanya menunda terlebih dahulu dengan menunggu arahan lebih lanjut.

“Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 20 Februari 2025 tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata dia lagi.

Dalam konferensi persnya, Basarah menyampaikan Megawati meminta kepada seluruh kepala daerah yang belum ikut retreat maka untuk kembali ke daerah masing-masing guna menjalankan tugas dan fungsi.

“Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing,” sambung dia.

Basarah menyebut kehadiran fisik kepala daerah dibutuhkan oleh masyarakat agar program-program bisa segera dijalankan.

PDI Perjuangan meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah merupakan langkah efektif untuk menyerap aspirasi rakyat.

Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan telah memahami secara jelas tugas mengemban amanat rakyat, yakni dengan menyelaraskan program kerakyatan di daerah dengan program yang dirumuskan pemerintah pusat.

Terkait yang belum mengikuti retreat, Megawati meminta agar bisa mengikuti gelombang dua.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ per 11 Februari 2025 sekaligus pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya, agar mengikuti gelombang kedua

“Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Angkatan, maka bagi Kepala Daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan retret Angkatan ke-2,” terang Ahmad Basarah dalam keterangan konferensi pers.

Retreat gelombang kedua memang sengaja disiapkan bagi daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang.

Lebih lanjut, Ahmad Basarah juga menyampaikan bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang berhalangan hadir retreat maka bisa diwakilkan oleh Sekretaris Derah masing-masing.

Dan bagi yang sudah mengikuti retreat gelombang pertama, maka diminta untuk menyelesaikan hingga penutupan acara pembekalan yang berlangsung hingga 28 Februari 2025 mendatang.