Jakarta – SuaraNusantara
Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, membantah pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo ihwal keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pengangkatan rektor perguruan tinggi negeri (PTN).
“Tidak ada itu. Bukan Pak Presiden. Itu kan Mendagri (Tjahjo Kumolo) yang cerita itu,” ujar Nasir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).
Nasir menjelaskan, presiden menugaskan dirinya terkait pemilihan rektor sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan.
Dikatakan, mekanisme pengangkatan rektor sendiri sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menristek Dikti No. 19 tahun 2017 tentang Pengangakatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.
Dalam aturan itu Kemenristek Dikti yang dipimpinnya memiliki kewenangan dalam pemilihan rektor. Presiden, kata Nasir, hanya menugaskan kementeriannya agar pemilihan dilakukan sesuai aturan.
“Itu semua di peraturan menteri kan sudah jelas. Presiden menugaskan Menristek Dikti dalam melakukan pemilihan rektor, diatur dengan baik dan sesuai prosedur dan perundang-undangan,” jelasnya.
Tambahan informasi, pelibatan presiden pada proses pengangkatan rektor PTN pertama kali diwacanakan Mendagri Tjahjo belum lama ini.
Tjahjo mengatakan, keterlibatan presiden penting setelah mencermati bahwa perguruan tinggi menjadi salah satu target gerakan radikal.
Dalam wacananya, Tjahjo menginginkan pemilihan rektor nantinya melalui konsultasi antara menteri, senat, dan presiden. Kerjasama antar lini tersebut dianggap mampu menangkal kemungkinan rektor yang berpaham radikal berkuasa di perguruan tinggi.
Penulis: Has
