Suaranusantara.com – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan puncak kriminalisasi dan intimidasi yang didapat terjadi ketika menjelang pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader PDIP.
Hal itu disampaikan Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) terkait buronan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).
“Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah Pemilu Kepala Daerah Tahun 2025. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader Partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, selamat ini dirinya hanya menjalan tugas sebagai Sekjen PDIP dalam hal sikap politik.
Namun begitu, kasus Harun Masiku malah selalu menjadi instrumen penekan kepadanya.
“Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat di gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan,” kata dia.
Dia menuturkan, dalam wawancara bersama Connie Rahakundini yang dipandu Akbar Faizal, disampaikan bahwa ada aparat TNI-Polri yang bersikap lurus mengabarkan adanya rencana mentersangkakan Hasto jika masih tetap bersikap kritis, termasuk dalam Pilkada di beberapa wilayah yang dinilai sudah dikondisikan.
“Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” katanya.
Hingga akhirnya, pada 24 Desember 2024 atau satu minggu setelah pemecatan para kader partai tersebut, Hasto ditetapkan sebagai tersangka.
“Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada Partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan Partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan,”ucap Hasto.
Discussion about this post