Jakarta – SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo mengaku geram dan tak habis pikir terhadap etika partai politik (Parpol) dalam berkoalisi.
Hal itu, ia sampaikan lantaran partai pendukung pemerintah di DPR tidak kompak mendukung keinginan pemerintah untuk menetapkan presidential threshold 20-25 persen.
“Etika politik berkoalisi yang semakin tidak jelas, karena kepentingan jangka pendek. Enteng, ringan saja meninggalkan etika berkoalisi,” kata Tjahjo dalam pesan WhatsAap, Jumat (14/7/2017).
Kata dia, harusnya semua partai koalisi pemerintah mendukung keputusan politik dan memperjuangkan Revisi Undang-undang Pemilu yang diajukan pemerintah. Namun, sambung Tjahjo, pemerintah dalam kenyataannya seperti berjuang sendiri.
“Tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang. Inikah etika politik berkoalisi?” paparnya.
Tjahjo mengatakan koalisi partai politik pendukung pemerintah harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten.
“Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya konteksnya dalam pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintahan siapa pun, kapan pun komitmen berkonsistensi ya harus dibangun,” tukas Tjahjo.
Tambahan informasi, lobi politik antara Pansus RUU Pemilu dan pemerintah di Gedung DPR, Kamis (13/7/2017) malam, gagal mencapai kesepakatan terkait lima isu krusial.
Kelimanya adalah sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan metode konversi suara.
Penulis: Has
