Depok, Suaranusantara.com – Suhu politik Indonesia, jelang Pemilu 2024, tampak semakin memanas. Setelah muncul isu Pemilu 2024 bakal ditunda hingga wacana presiden tiga periode, kini, publik diramaikan dengan pemberitaan pesta demokrasi itu akan berjalan tidak adil dan tidak jujur.
Munculnya isu “kecurangan” Pemilu 2024, diawali oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tiba-tiba saja “turun gunung” menyampaikan hal tersebut. Presiden ke-6 RI itu mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
SBY menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” kata SBY.
Pernyataan SBY ini mendapatkan respon dari berbagai pihak, mulai dari KPU hingga partai-partai lain di Indonesia.
KPU
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempersilakan seluruh pihak untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI apabila mengetahui soal pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Apabila publik atau pemilih mendapati adanya dugaan pelanggaran atau potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, pemilih atau publik pemilu dapat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu atau potensi kecurangan pemilu ke Bawaslu RI atau Bawaslu di berbagai daerah,” ujar Idham.
PDI Perjuangan
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menganggap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlebihan atau lebay karena menduga Pilpres 2024 diatur hanya dua pasangan capres-cawapres. Hendrawan menilai partai politik memiliki kemampuan untuk menentukan nasib sendiri.
“Dugaan yang masuk akal tetapi berlebihan (lebay). Masuk akal karena konsolidasi kerja sana antarparpol bisa mengarah ke sana, tetapi lebay karena bertolak atas anggapan bahwa partai tidak memiliki otoritas untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri,” kata Hendrawan kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
PPP
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi berpandangan, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menduga ada settingan soal Pemilihan Presiden (Pilpres) perlu bukti yang cukup. Sebab, ia menilai pernyataan itu belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.
“Sebaiknya, tidak menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya dan harus dipastikan bahwa yang disampaikan harus sesuai dengan bukti,” kata Baidowi saat dihubungi, Senin (19/9/2022).
PAN
Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menduga ada upaya agar Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres yang dikehendaki. Menurut PAN, penentuan jumlah paslon itu ditentukan oleh partai politik (parpol).
“Tentang berapa jumlah paslon yang berkontestasi di Pilpres 2024 adalah domainnya partai politik. Sebab yang memiliki hak konstitusional untuk mengusung paslon adalah partai politik. Menurut saya, tidak ada upaya jegal-menjegal partai politik untuk berkoalisi atau bergabung dalam memenuhi persyaratan PT 20%. Seluruh partai politik itu mandiri dan memiliki eksistensi,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap, para elite politik tetap menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu 2024.
“Nah saya sih berharap termasuk elite tokoh-tokoh politik kita, termasuk Pak SBY juga jangan menciptakan isu yang itu kita khawatir nanti justru mengundang keterbelahan atau perpecahan karena dugannya kan itu masih praduga praduga apa sih yang dikondisikan,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Nasdem
Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali, mengaku heran dengan yang dikatakan oleh Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut bahwa adanya upaya penjegalan bagi calon presiden Partai Demokrat dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Saya juga nggak ngerti. Saya juga heran sekelas Pak SBY ngomongnya seperti itu. Artinya kontestasi pemilu itu diikuti oleh partai-partai politik. Di situ parpol diberi kewenangan oleh negara untuk mengajukan capres,” kata Ali saat dihubungi, Senin (19/9/2022).
PKB
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons klaim Ketua Dewan Majelis Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan dibuat tidak adil.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan pihaknya tidak melihat skenario itu akan terjadi. Ia pun menyebut bahwa pernyataan Presiden ke-6 itu sebuah tuduhan yang serius.
“Saya yakin ini bukan statement yang main-main. Namun kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil,” kata Jazil saat dihubungi, Senin (19/9).
Perindo
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mahyudin menilai mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan hanya melempar isu soal Pilpres 2024 yang akan diatur hanya ada dua pasangan capres-cawapres.
“(Perlu ada) bukti-bukti yang membuatnya yakin akan ada kecurangan, terutama dalam Pilpres 2024. Jangan hanya melempar isu, apalagi ini merupakan isu sensitif menjelang tahun politik. Jangan sampai, karena isu ini kita menjadi saling curiga. Partai curiga kepada KPU dan pemerintah,” pungkas Mahyudin.
Gerindra
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, menyatakan tidak keberatan jika Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon presiden. Namun, ia menegaskan pelaksanaan pemilihan itu mesti jujur dan adil.
Desmond mengingatkan jangan sampai ada partai yang menggunakan institusi kekuasaan untuk mendukung calon tertentu. Sebab, kata dia, hal tersebut berpotensi membuat kualitas Pemilu tidak sehat.
“Dua capres tidak ada masalah. Tapi jujur adil nggak? Jangan sampai ada partai-partai yang menggunakan institusi kekuasaan seperti yang lalu, Satgasus dijadikan alat untuk kemenangan politik calon atau partai pendukung calon,” kata Desmond di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 20 September 2022.(ADT)
Discussion about this post