Gaung Suara Relawan Jelang Pemilu 2024 Memanas, Poros 98 : Jangan Sampai Mendegradasi Peran Partai Politik

Suaranusantara.com – Dukungan terhadap Capres yang digaungkan oleh kelompok-kelompok relawan pendukung terus bergulir di tengah masyarakat. 

Seperti misalnya, relawan pendukung Puan Maharani, Relawan Pendukung Ganjar Pranowo, Relawan Pendukung Anies Baswedan dan pendukung Capres lainnya secara konsisten mendeklarasikan dukungan mereka kepada publik.

Fenomena ini bisa ditanggapi positif dalam alam demokrasi saat ini dimana kebebasan berpendapat dibarengi ruang publik, khususnya media massa, yang semakin  terbuka lebar, memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangannya kepada publik.

Terbaru, agenda Musyawarah Rakyat (Musra) yang dilakukan oleh Gabungan Relawan Pendukung Presiden Jokowi yang diselenggarakan di beberapa kota dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang konstruktif dalam menentukan arah Pemilu mendatang. 

Agenda yang memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk menyuarakan pilihan Capres-nya itu merupakan implementasi nilai demokrasi secara langsung. Artinya, rakyat menentukan pilihannya secara langsung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Poros 98 Parlin Silaen mengatakan, pihaknya melihat kondisi ini perlu dicermati secara kritis dari sisi nilai-nilai demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila.

“Sebagai mantan aktivis 98 yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat, kami mengingatkan bahwa dalam demokrasi kita tetap punya aturan yang berlaku,” katanya. 

“Dukungan terhadap Capres dari masyarakat adalah dibenarkan, namun peran strategis dari partai politik sebagai lembaga yang kredibel dalam mengusung Capres dan Cawapres harus menjadi dasar dari proses politik dalam Pilpres mendatang,” sambungnya. 

Lebih lanjut Parlin Silaen mengatakan, Poros 98 hadir untuk mengingatkan bahwa keramaian publik dalam menyuarakan dukungan terhadap Capres jangan sampai menjadi upaya penggiringan opini publik kepada Capres tertentu. 

Karena menurut Parlin, hal tersebut sudah sepatutnya dipercayakan saja kepada partai politik yang akan menentukan Capres-Cawapres pada Pilpres mendatang, sesuai dengan azas keterwakilan, bentuk partisipasi aktif masyarakat yang diwakilkan oleh lembaga yang kredibel secara politik.

“Pengusungan Capres-Cawapres itu wewenang penuh partai politik. Jangan sampai ramainya dukungan terhadap calon yang didorong oleh kelompok relawan menimbulkan kesan adanya upaya men-degradasi peran partai politik,” terangnya. (ADT)