Jakarta-SuaraNusantara
Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) menggelar jumpa pers di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016) malam. Akom menjelaskan konferensi pers dilakukan guna menanggapi pergantian dirinya sebagai Ketua DPR RI oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
“Siap menghapi berbagai ujian demi persatuan dan kesatuan bangsa. Saya siap dengan berbagai risiko yang saya hadapi,” kata Akom, Didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan.
Akom bertekad tetap berpegang teguh pada prinsip aturan partai, mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengatakan bahwa keutuhan negara dan keutuhan partai ditempatkan di atas pribadi dan keluarga.
“Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selaku Ketua DPR bersama teman-teman saya para pimpinan akan terus memberikan manfaat dan tidak dilupakan tentu dengan berbagai kekurangan yang ada, terutama institusi DPR khususnya kepada rakyat yang memilihnya,” katanya.
Ditanya apakah dirinya akan melawan keputusan DPP Partai Golkar tersebut, Akom tetap mengatakan bahwa dirinya hanya berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga mempersilahkan semua pihak menerjemahkan sendiri pernyataannya dia tersebut.
“Jabatan adalah amanah, kapan pun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, saya siap dan ikhlas,” kata Akom.
“Bahasa jawanya, ‘aku rapopo‘, bahasa sundanya ‘teu sawios‘, terlebih demi keutuhan NKRI,” ujarnya.
Sebelum Akom menggelar jumpa pers, Rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016) kemarin.
Keputusan DPP pun mendapat dukungan Dewan Pembina, yang sebelumnya meminta penundaan pergantian ketua DPR.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus “Papa Minta Saham” yang menyeret nama Novanto.
Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus “Papa Minta Saham”. Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. (arman)
