Bobby Nasution Ikut Dukung Prabowo-Gibran Jelang Pilpres 2024

SuaraNusantara.com-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin diberi kejutan oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden 2024. Setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menerima penawaran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, kini giliran menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang ikut mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Bobby Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, mengaku mengikuti sikap rekan-rekannya yang memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Namun, ia belum memberikan keterangan resmi apakah akan keluar dari PDIP atau tidak.

“Untuk itu, saya akan berkomunikasi dan berkonsultasi, baik dengan PDIP dan menyampaikan dengan baik-baik, baik sebagai tugas saya sebagai Wali Kota Medan,” tutur Bobby, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu 5 November 2023.

Baca Juga: Ketidakpastian Keanggotaan PDIP Bobby Nasution: Dukung Gibran dan Tinggalkan Relawan?

“Pokoknya saya menyampaikan kenapa beda pandangan, apa alasannya beda pandangan, sikap selanjutnya saya akan menunggu keputusan pengurus,” terangnya.

Rumah Kolaborasi Bobby Nasution juga telah menyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, yang menunjukkan keluarga Jokowi semakin menjauhi PDIP.

“Kita kawan-kawan dari Rumah Kolaborasi Bobby Nasution, artinya mesin ini, kendaraan ini akan digunakan untuk kepentingan dan memenangkan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Presiden,” kata Hasanul Jihadi, salah satu relawan Bobby Nasution.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto: Mas Gibran Tidak Lagi Anggota PDIP, Sudah Pamit

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Gibran tidak lagi menjadi kader PDIP setelah berpasangan dengan Prabowo Subianto, mengacu pada Undang-undang Partai Politik yang melarang anggota memiliki kartu tanda anggota ganda.

“Berdasarkan Undang-undang Partai Politik, seseorang tidak bisa diusung oleh partai politik yang berbeda (koalisi) karena ini menyebabkan gugurnya pencalonan seseorang ketika punya KTA ganda ini diatur dalam Pilkada,” ucapnya usai melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 5 November 2023.