SuaraNusantara.com – Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, menyoroti bahwa bantuan sosial (bansos) saat ini tengah menjadi objek politisasi menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
“Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik,” ucap Ganjar saat kunjungan di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).
Meskipun menegaskan bahwa bansos merupakan hak masyarakat yang tidak bisa dihentikan, Ganjar menekankan pentingnya agar penyalurannya tidak disusupi isu politik. Menurutnya, bansos telah diatur dalam undang-undang dan menjadi hak masyarakat.
Baca Juga:Â TPN Ganjar Mahfud Sebut Pemilu 2024 Paling Menegangkan Karena Adanya Tekanan dari Penguasa
Ganjar juga membantah klaim bahwa jika terpilih menjadi presiden, dirinya akan menghentikan bansos. Ia menegaskan bahwa bansos adalah bagian dari aturan yang sudah disetujui oleh DPR atas usulan pemerintah, dan teknis penyalurannya dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Sambil mempertahankan pentingnya bansos sebagai respons terhadap kondisi masyarakat, Ganjar juga mengakui bahwa menjelang tahun politik, bansos sering diklaim oleh sejumlah pihak.
“Masyarakat perlu tahu bahwa bansos adalah hak mereka, hanya penyalurannya yang perlu diperbaiki,” ungkap Ganjar.
Baca Juga:Â TPN Ganjar Mahfud Sebut Pemilu 2024 Paling Menegangkan Karena Adanya Tekanan dari Penguasa
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan penundaan penyaluran bansos hingga usai Pilpres 2024 untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan bahwa penundaan ini diusulkan untuk menghindari dampak negatif dan kecurigaan terhadap proses penyaluran bansos selama periode pemilu.
“Tindakan ini dilakukan agar pembagian bansos tidak menimbulkan prasangka buruk dan kecurigaan yang menguntungkan paslon tertentu,” ujar Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12). (Alief)
Discussion about this post