SuaraNusantara.com–Film dokumenter “Dirty Vote” yang mengangkat isu kecurangan dalam Pemilu 2024 menuai berbagai reaksi. Dirilis pada masa tenang Pilpres, film ini mendapat dukungan dari beberapa pihak, namun tak luput dari kritik dan tudingan fitnah.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menilai film tersebut berisi fitnah dan narasi kebencian yang tidak ilmiah. Ia mempertanyakan kredibilitas pakar hukum yang dihadirkan dan menduga adanya upaya untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu 11 Februari 2024.
Baca Juga: Cak Imin Kampanye di Sukabumi, Ajak Pendukung Jaga Suara dari Kecurangan
Sementara itu, TPN Ganjar-Mahfud melihat film ini sebagai pengingat soal maraknya pelanggaran di Pemilu 2024. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai temuan dalam film tersebut bukan hal baru dan sesuai dengan kondisi saat ini.
“Film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Jadi, jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang,” ujar Todung.
Todung tidak sepakat dengan tudingan fitnah dan berharap tidak ada pihak yang bereaksi berlebihan. Ia melihat film ini sebagai pendidikan politik yang bagus dan mengajak masyarakat untuk tidak baper.
Di sisi lain, cuitan Cak Imin tentang film ini di masa tenang Pilpres 2024 menuai teguran dari netizen.
Baca Juga: Hasto Minta Masyarakat Gunakan Gawai Untuk Lawan Kecurangan Pemilu 2024
Film “Dirty Vote” disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan menampilkan tiga ahli hukum tata negara. Film ini dapat diakses di akun YouTube Dirty.
Sebelumnya, WatchDoc pernah merilis film-film bertema politik seperti “Ketujuh” (2014), “Jakarta Unfair” (2017), dan “Sexy” (2019).
Discussion about this post