Presiden Prabowo Subianto Ditargetkan Berkantor di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2028

Suaranusantara.com – Pemerintah menargetkan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Jumat 6 Desember.

“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujar Dody.

Fokus pada Infrastruktur Inti

Menurut Dody, prioritas utama pembangunan IKN saat ini adalah penyelesaian infrastruktur inti untuk kebutuhan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Namun, ia juga mengakui bahwa target penyelesaian keseluruhan pembangunan IKN mungkin mengalami kemunduran akibat keterbatasan anggaran.

“On track 100 persen (target pembangunan) ya pasti enggak lah, duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangun (investasi), ya kita dengan senang hati,” jelasnya.

Pergeseran Prioritas ke Swasembada Pangan

Dody juga mengungkapkan bahwa prioritas pemerintah saat ini mengalami sedikit pergeseran, dengan fokus yang lebih besar pada program swasembada pangan. Hal ini, menurutnya, dapat menyebabkan molornya penyelesaian proyek pembangunan IKN.

Namun, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono membantah bahwa proyek pembangunan IKN akan mengalami perlambatan di era Prabowo. Ia menegaskan bahwa pengerjaan tetap berjalan sesuai rencana.

“Enggak (ada potensi perlambatan pembangunan IKN). Tidak tahu ya kalau di Kemen PU,” ujar Basuki.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti turut menegaskan bahwa kementeriannya tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini, ya kita tetap melaksanakan,” kata Diana.

Pendanaan Jadi Tantangan

Meski pembangunan terus berjalan, tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah sedang mencari tambahan dana melalui berbagai skema, termasuk melibatkan investasi pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek tanpa mengganggu prioritas lain.

Dengan fokus yang seimbang antara pembangunan IKN dan swasembada pangan, pemerintah optimistis target 17 Agustus 2028 dapat tercapai meski ada kendala teknis dan finansial.

Keberhasilan ini akan menjadi tonggak sejarah penting dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.