SuaraNusantara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang rencananya akan menghapus Denda Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Nomer 4 Tahun 2010. Selasa (20/03/2018)
Rencana penghapusan denda yang akan dilakukan DPRD lantaran permintaan dari Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Tangerang, M. Yusuf. Saat mengeluarkan Rancangan Peratutaran Daerah (Raperda) Perubahan ke-II atas Peraturan Daerah (Perda) Nomer 4 Tahun 2010.
Raperda perubahan ke-II tersebut keluar dari mulut Pjs Walikota Tangerang saat menghadiri Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangerang Tahun 2017, yang digelar DPRD Kota Tangerang.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Hapipi mengatakan. Uraian yang disampaikan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Tangerang nantinya akan dikaji oleh seluruh anggota dewan, dan nanti hasilnya akan disampaikan Pandangan Fraksi pada Rapat Paripurna mendatang.
“Setelah penyampaian tadi, nanti kita (DPRD Kota Tangerang-rd) akan melakukan paripurna jawaban fraksi atas penyampaian Pjs Walikota Tangerang,” ujarnya
Hapipi menjelaskan, setelah Rapat Paripurna, DPRD akan membuat Pansus (Panitia khusus) untuk melakukan kajian dan membuat rekomendasi atas Raperda perubahan yang tadi disampaiakan
“Raperda Perubahan tersebut akan membebaskan segala bentuk denda dalam urusan Administarsi Kependudukan di Kota Tangerang. Dan mudah – mudahan Kedepan sudah tidak ada lagi denda, rencananya,” pungkasnya.
Sekedar informasi, Peraturan Daerah (Perda) Nomer 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu, mengatur denda administrasi, salah satu contonya keterlambatan masyarakat yang ingin membuat Akte Kelahiran yang di atur dalam 60 hari, jika melebihi waktu yang di tentukan Akte Kelahiran akan didenda minimal Rp. 50.000 Ribu. (Ahmad/Nji)
