Suaranusantara.com- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Tindak Lanjut Forum Group Discussion (FGD) terkait krisis pengungsi Rohingya. Pertemuan ini menindaklanjuti FGD sebelumnya dan diadakan di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (5/5/2025).
Dalam pembukaannya, Mardani menekankan peran BKSAP sebagai focal point diplomasi DPR RI untuk mendorong penyelesaian krisis melalui forum internasional dan kawasan. Ia memaparkan perlunya dukungan aktif negara anggota ASEAN dalam menangani akar masalah di Myanmar.
“Sekecil apapun langkahnya, kita harus mulai,” ujarnya verbatim kepada Parlementaria.
Rapat membahas berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Asia Tenggara, antara lain keterbatasan kerangka kerja ASEAN dan kebutuhan perlindungan komprehensif bagi pengungsi, baik yang sudah di darat maupun yang masih terombang-ambing di laut.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyoroti ketiadaan instrumen siap pakai di ASEAN untuk krisis kemanusiaan, meski kawasan ini dikenal damai.
“ASEAN memang damai, tapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” tegasnya.
Perwakilan BRIN, Faudzan Farhana, kemudian mengusulkan pendekatan kemanusiaan dengan membentuk forum khusus di bawah AIPA untuk membahas isu Rohingya secara lebih terperinci.
Sementara itu, Senior Protection Officer UNHCR, Emily Bojovic, menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi pemerintah daerah—khususnya di Aceh sebagai pintu masuk utama pengungsi—serta memberi apresiasi pada inisiatif Kota Langsa sejak 2015.
Dari kalangan masyarakat sipil, Angga Reynaldi mewakili SUAKA mendesak pembentukan kerangka hukum nasional yang mengikat seluruh daerah.
“Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.
Rapat Tindak Lanjut ini menegaskan komitmen DPR RI untuk mencari solusi multi-pihak, termasuk kerja sama dengan Kemendagri, Kemenkopolhukam, pemerintah daerah Aceh, dan lembaga internasional demi penanganan yang lebih terkoordinasi atas krisis pengungsi Rohingya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, dan dihadiri oleh perwakilan Amnesty International Indonesia, SUAKA, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), UNHCR, serta anggota dan Wakil Ketua BKSAP seperti Ravindra Airlangga (Fraksi Golkar), Melly Goeslaw (Fraksi Gerindra), Ruby Chairana Syiffadia (Fraksi Gerindra), Andina Thresia Narang (Fraksi NasDem), Amelia Anggraini (Fraksi NasDem), dan Eva Monalisa (Fraksi PKB).
Discussion about this post