Suaranusantara.com- Hasto Kristiyanto mengungkapkan keprihatinannya atas fokus Presiden Jokowi pada urusan pribadinya di tengah-tengah ketegangan geopolitik global yang semakin meningkat.
Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Presiden terlalu terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan yang semakin terang-terangan.
Hasto menilai bahwa ketika dunia sedang dihadapkan pada kekacauan akibat ketegangan di Timur Tengah, termasuk potensi konflik antara Iran dan Israel, Presiden Jokowi justru terlihat lebih tertarik pada penyalahgunaan kekuasaan yang dipicu oleh praktik nepotisme yang semakin terang-terangan.
Persoalan geopolitik ini kat Hasto akan memiliki dampak besar bagi Indonesia. Katanya serangan Iran terhadap Israel semakin memperburuk perekonomian di Indonesia.
“Perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia” katanya
“Rupiah makin melemah terhadap US Dollar; harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat; dan beban utang luar negeri yang semakin membesar. Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara sepertinya secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK” lanjutnya
Selain itu, ditengah persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, Hasto singgung jika Indonesia tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang serius.
“Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini” terang dia
“Atas dasar hal tersebut, maka ketika Pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis. Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat” tutp Hasto
Discussion about this post