Buntut Pernyataan Pengupas Bawang Diupahi Rp 700 Ribu, GCP Minta Usut Sosok Pembuat Naskah Pidato Prabowo

Suaranusantara.com- Imbas pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR bersama DPR-DPD pada Jumat 14 Agustus 2026 yang memperkenalkan seorang ibu bernama Susanah sebagai pengupas bawang dengan upah Rp.700.000 per kg, sejumlah pihak menyoroti.

Di mana dalam pidatonya, Prabowo menyebut Susanah seorang ibu asal Bogor yang mendapat upah Rp.700 ribu per kg sebagai pengupas bawang.

“Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp 700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” ujar Prabowo.

Salah satu pihak yang menyoroti yakni Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan. Kurniawan menilai pernyataan tersebut haruslah perlu mendapat penjelasan karena disampaikan dalam forum kenegaraan.

Kata Kurniawan, upah Rp.700 ribu per kg untuk jasa mengupas bawang dinilai tidak masuk akal.

Kurniawan pun mempertanyakan proses penyusunan naskah pidato hingga pernyataan tersebut dapat disampaikan Presiden dalam sidang kenegaraan.

“Ini perkara serius. Sebab ini merupakan pidato kenegaraan. Pertanyaannya, siapa yang membuat pidato? Kenapa protokoler lalai? Apa maksud mereka? Siapa yang bertanggung jawab?” ujar Kurniawan, dalam keterangannya, Selasa 18 Agustus 2026.

Kurniawan menduga terdapat persoalan dalam lingkaran internal Presiden yang perlu ditelusuri.

Dia, bahkan mencurigai adanya pihak tertentu yang sengaja memasukkan pernyataan tersebut untuk memengaruhi citra Presiden di hadapan masyarakat.

“Lingkaran Presiden tidak bersih dan steril, ini tujuannya apa. Ini jebakan Batman. Saat ini orang-orang terdekat ini diduga mau menjatuhkan Prabowo,” katanya.

Kurniawan mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan pidato kenegaraan.

Dia meminta pembuat naskah diperiksa untuk mengetahui sumber pernyataan tersebut serta mendorong Presiden melakukan evaluasi terhadap pihak yang dinilai memiliki kepentingan terselubung.