Suaranusantara.com – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengatakan setiap fraksi harus melakukan publikasi kinerjanya kepada masyarakat.
Sebab, kata dia, hal itu bentuk tanggungjawab mereka karena telah mendapatkan dana bantuan yang bersumber dari APBD.
Hal itu disampaikan William saat memaparkan laporan transparansi kinerja fraksi PSI di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
“Setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta itu harus melakukan publikasi kinerjanya kepada masyarakat. Inilah bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat,” kata William.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kinerja Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dan kontribusinya selama tahun 2024.
Lebib lanjut, William mengungkapkan beberapa temuan terkait anggaran APBD DKI Jakarta seperti pengadaan lampu kristal untuk kantor gubernur yang dinilai tidak perlu.
“Kami dari Komisi A waktu itu memutuskan untuk menghilangkan pengadaan lampu itu karena kami lihat belum ada uji kelayakan yang mumpuni dan kami masih melihat itu sebagai anggaran yang tidak perlu dianggarkan,”ucapnya.
Selain itu, Willian juga menyampaikan kritikan pada kebijakan kenaikan tarif air. Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong warga tinggal di hunian vertikal.
“Kita ingin warga Jakarta tinggal di hunian vertikal tapi airnya mahal. Itu suatu hal yang kontradiktif,” ucap William.
Lebih jauh, kata William, pihaknya juga turut mengevaluasi kinerja pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno yang baru berjalan beberapa bulan.
William mengungkapkan apresiasinya terhadap beberapa kebijakan positif yang telah dijalankan, salah satunya adalah penambahan penerima KJP.
“Saya kira hal-hal yang baik terus dilanjutkan. Misalnya penambahan penerima KJP itu menurut saya salah satu yang sangat baik,” ujarnya.
Discussion about this post