Suaranusantara.com – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengumumkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov DKI Jakarta mengalami pemotongan signifikan.
Dari sebelumnya Rp15 triliun, kini hanya tersisa Rp11 triliun sehingga berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai situasi ini menjadi momentum untuk menghapus belanja yang dianggap boros.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, meminta Pemprov mengatur ulang prioritas anggaran dengan lebih efisien.
“Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan, dan sebagainya harus didahulukan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan soal rencana pembelian mobile planetarium yang nilainya jauh lebih mahal dari harga pasaran.
Menurutnya, belanja dengan nilai fantastis tersebut seharusnya tidak diprioritaskan, apalagi dalam situasi keuangan yang tertekan.
Fraksi PSI mendesak Pemprov DKI untuk menghentikan pola belanja yang dianggap tidak efisien. Fokus anggaran, kata Justin, harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak.
“Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini merupakan saatnya untuk memberantas pemborosan anggaran belanja agar peruntukannya lebih tepat guna terhadap kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat di Jakarta,” pungkasnya.
Discussion about this post