DPRD DKI Desak Pemprov Evaluasi Menyeluruh Satpol PP Pasca-insiden di CFD

Suaranusantara.com – Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Desakan ini mencuat buntut dari tindakan represif oknum Satpol PP terhadap seorang penjual es krim di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu (24/5/2026) lalu. Aksi penindakan tersebut dinilai publik terlalu berlebihan.

Meski pihak Satpol PP DKI Jakarta telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi, August menilai langkah tersebut belum cukup untuk mengubah paradigma dan metode kerja para petugas di lapangan agar lebih humanis.

“Insiden serupa sudah terjadi berulangkali. Jadi, saya rasa perlu ada evaluasi menyeluruh di dalam Satpol PP itu sendiri terkait dengan cara-cara penindakannya yang selama ini cenderung tidak humanis,” kata August di Jakarta, Selasa (26/5).

August menekankan bahwa penertiban aturan memang wajib ditegakkan. Kendati demikian, para petugas tidak boleh melupakan aspek kemanusiaan saat berhadapan dengan masyarakat bawah.

Secara regulasi, Lampiran Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nomor e-0077 Tahun 2022 memang telah mengatur zonasi bagi para pedagang di area HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor):

• Zona Merah (Dilarang Berjualan): Kawasan Bundaran HI dan sekitarnya.
• Zona Kuning (Berjualan di Trotoar): Sepanjang ruas jalan dari Patung Pemuda Membangun hingga Patung Sudirman.
• Zona Hijau (Diizinkan Berjualan): Jalan Sunda, Jalan Kebon Kacang, Jalan Teluk Betung, Jalan Blora, dan beberapa titik penghubung lainnya.

Melihat adanya opsi zonasi tersebut, August mengaku heran mengapa petugas di lapangan memilih cara-cara kekerasan dibanding melakukan tindakan persuasif seperti mengarahkan pedagang ke lokasi yang legal.

“Nah, saya heran kenapa para petugas Satpol PP itu tidak bisa hanya mengarahkan para pedagang untuk berjualan di area-area tersebut, tanpa melakukan tindakan kekerasan seperti terlihat dalam video yang tersebar di media sosial kemarin,” pungkasnya.